RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Ahmad Heryawan (Aher), mendukung penuh peluncuran Program E-Learning ASN Berintegritas yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian PANRB, Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Program pelatihan antikorupsi berbasis digital tersebut dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat integritas aparatur sipil negara (ASN).

Program E-Learning ASN Berintegritas diluncurkan di Kantor LAN RI, Jakarta, pada 17 Juni 2026. Pemerintah menerapkan lima pilar strategis, termasuk integrasi nilai antikorupsi dalam reformasi birokrasi, budaya kerja BerAKHLAK, serta konversi kelulusan peserta menjadi jam pelajaran pengembangan kompetensi ASN.

Ahmad Heryawan menilai reformasi birokrasi tidak hanya bertumpu pada peningkatan kemampuan teknis aparatur. Menurutnya, penguatan karakter, etika, dan integritas ASN harus menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional.

“Pembangunan birokrasi yang profesional harus berjalan beriringan dengan pembangunan integritas aparatur. Karena itu, kami mengapresiasi dan mendukung peluncuran Program E-Learning ASN Berintegritas sebagai upaya sistematis untuk membangun budaya antikorupsi sejak dini di lingkungan birokrasi pemerintah,” ujar Ahmad Heryawan dalam keterangannya.

Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode itu mengatakan pendekatan digital sangat relevan dengan kebutuhan pengembangan ASN di era transformasi pemerintahan berbasis elektronik. Sistem pembelajaran daring dinilai mampu menjangkau jutaan ASN di seluruh Indonesia secara lebih efektif dan merata.

Ia menilai pendidikan antikorupsi kini menjadi bagian penting dalam sistem manajemen ASN nasional. Integrasi nilai integritas ke dalam pengembangan kompetensi diharapkan mampu membentuk budaya kerja yang bersih dan akuntabel.

“Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan penguatan integritas ASN dilakukan secara masif, efisien, dan berkelanjutan. Nilai integritas harus menjadi fondasi utama birokrasi modern sehingga mampu mendorong perubahan perilaku aparatur dalam melayani masyarakat,” katanya.

Ahmad Heryawan juga menyambut baik pengembangan sistem terpadu nasional Smart ASN yang disiapkan Kementerian PANRB. Platform tersebut diharapkan dapat mengatasi kesenjangan akses pelatihan digital yang masih dihadapi sejumlah daerah.

Selain itu, ia mengapresiasi rencana penerbitan Surat Edaran Menteri PANRB yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah mengikuti Program E-Learning ASN Berintegritas. Kebijakan tersebut akan diperkuat dengan pemantauan melalui dasbor INDATA KPK agar pelaksanaannya berjalan terukur dan akuntabel.

“Kehadiran Smart ASN merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh ASN di Indonesia memperoleh kesempatan yang sama dalam pengembangan kompetensi. Komitmen pemberantasan korupsi harus menjadi gerakan bersama seluruh instansi pemerintah agar budaya integritas semakin kuat di lingkungan birokrasi,” ucapnya.

Menurut Ahmad Heryawan, keberhasilan uji coba program yang telah melatih 62.750 ASN melampaui target awal menjadi modal penting untuk implementasi nasional. Tingginya partisipasi tersebut menunjukkan semakin besarnya kesadaran aparatur terhadap pentingnya integritas dalam pelayanan publik.

Ia menegaskan Fraksi PKS akan terus mendukung berbagai program yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur. Penguatan integritas ASN dinilai menjadi syarat utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan dipercaya masyarakat.

“Korupsi tidak cukup diberantas hanya melalui penegakan hukum. Kami berharap Program E-Learning ASN Berintegritas mampu melahirkan aparatur yang kompeten, berintegritas, serta memiliki komitmen kuat terhadap kejujuran, akuntabilitas, dan pelayanan publik,” kata Ahmad Heryawan.