RRI.CO.ID, Tangerang - Sebanyak 8.135 Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Tangerang, Banten dilanda kekeringan hingga mengakibatkan krisis air bersih. Bencana dampak kemarau ekstrem ini terjadi pada 41 titik yang tersebar pada 12 kecamatan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang, Achmad Taufik mengatakan pihaknya mencatat cakupan wilayah yang dilanda kekeringan hingga mengakibatkan krisis air bersih. Saat ini meluas hingga ke 12 kecamatan dengan total 8.135 KK terdampak.

"Total ada 12 kecamatan dengan total jumlah yang terdampak kurang lebih 8.135 KK. Ini berdasarkan laporan yang diterima," ujarnya, Kamis 30 Juli 2026.

Taufik membeberkan luasan dampak kekeringan di 12 kecamatan ini meliputi 41 titik dengan 31 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Tangerang. "Jadi satu desa ada yang dua, ada yang empat, ada yang satu begitu," kata dia.

Dia merinci untuk wilayah yang terdampak meliputi Kecamatan Legok, Tigaraksa, Panongan, Rajeg, Kronjo, Curug, Kelapa Dua, Cikupa, Sukadiri, Balaraja, Mekar Baru dan Kecamatan Pagedangan. Pihaknya saat ini tengah menyiapkan penetapan status siaga bencana kekeringan.

Langkah tersebut, lanjutnya, dinilai penting untuk memperkuat koordinasi penanganan sekaligus membuka keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta. Sementara, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan Perumdam Tirta Kerta Raharja, Dinas Perumahan dan Permukiman serta Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Tangerang guna mendistribusikan bantuan air bersih ke wilayah yang terdampak.

"Sampai sementara ini kita membantu terus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tapi melihat ini kondisi hujan belum turun, pasti kami mencari terobosan," ucapnya.

Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memetakan sekitar 140 titik yang berpotensi mengalami kekeringan sebagai dasar penyusunan program pembangunan sumur dalam. Program tersebut akan dilaksanakan melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota guna memperluas penanganan krisis air bersih saat musim kemarau.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten, Arlan Marzan mengatakan pemetaan dilakukan berdasarkan kajian teknis DPUPR. Kemudian diselaraskan dengan data kejadian kekeringan yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten.

"Potensi kekeringan dan kejadian kekeringan di lapangan itu sifatnya kasuistis dan berbeda. Dari total 140 titik potensi ini, kita bahas bersama BPBD untuk menentukan titik mana saja yang menjadi prioritas pembangunan sumur kolaborasi," kata Arlan.