RRI.CO.ID, Jakarta - Aktivis literasi informasi publik sekaligus akademisi ilmu komunikasi, Ferdi Setiawan, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membangun ekosistem literasi digital melalui platform Jakarta Lawan Hoaks (Jalahoaks). Platform yang dikembangkan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta tersebut meraih predikat Champion pada ajang World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2026 kategori Ethical Dimensions of Information Society.

Ferdi menilai keberadaan Jalahoaks menjadi inovasi penting dalam menjaga kualitas informasi publik di tengah meningkatnya misinformasi, disinformasi, dan manipulasi informasi di ruang digital. Menurutnya, layanan verifikasi fakta menjadi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya.

"Sebagai pegiat literasi informasi publik, saya menilai platform Jalahoaks sangat signifikan efek positifnya bagi masyarakat Jakarta. Program Jalahoaks menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya memberikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga melakukan verifikasi fakta sehingga masyarakat memperoleh kepastian terhadap informasi yang beredar," kata Ferdi dalam keteranganna, Senin, 27 Juli 2026.

Jalahoaks yang dikelola sejak 2020 menyediakan layanan klarifikasi berbagai informasi yang beredar di masyarakat, mulai dari isu rekrutmen pegawai, bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga informasi yang mengatasnamakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain melakukan klarifikasi, platform tersebut juga mendorong masyarakat agar lebih kritis dalam menerima informasi digital.

Ferdi mengatakan keberhasilan Jalahoaks hingga mendapat pengakuan internasional menunjukkan bahwa inovasi pelayanan informasi berbasis verifikasi fakta semakin dibutuhkan. Namun, menurutnya, tantangan utama bukan hanya mengklarifikasi hoaks, tetapi membangun budaya masyarakat agar mampu melakukan verifikasi secara mandiri.

"Melawan hoaks tidak cukup hanya dengan klarifikasi. Yang jauh lebih penting adalah membangun masyarakat yang memiliki literasi informasi sehingga mampu dan mau bertanya, teliti memeriksa sumber informasi, tidak takut membandingkan data atau kritis, dan memahami konteks sebelum mengambil kesimpulan," ujar Ferdi.

Ia mendorong penguatan kolaborasi antara Jalahoaks dan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dalam membangun budaya transparansi serta literasi informasi publik. Menurutnya, Komisi Informasi berperan dalam penguatan keterbukaan informasi publik, sedangkan Jalahoaks memiliki pengalaman dalam verifikasi fakta dan edukasi digital.

"Komisi Informasi memiliki mandat mendorong keterbukaan informasi publik. Jalahoaks memiliki pengalaman dalam verifikasi fakta dan edukasi digital. Sinergi keduanya akan memperkuat pelayanan informasi publik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi resmi pemerintah," tegasnya.

Ferdi juga menekankan pentingnya peran jurnalis dan media massa dalam ekosistem keterbukaan informasi publik. Menurutnya, media tidak hanya menyampaikan berita, tetapi juga melakukan verifikasi, konfirmasi, edukasi, serta menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

"Ketika pemerintah menyediakan informasi yang cepat, media akan membantu menyebarluaskan informasi yang benar. Sebaliknya, ketika informasi resmi terlambat hadir, ruang kosong itu sering diisi oleh spekulasi, manipulasi, bahkan hoaks," kata Ferdi.

Ia menilai literasi informasi harus menjadi gerakan sosial yang melibatkan pemerintah, Komisi Informasi, media massa, perguruan tinggi, organisasi profesi, komunitas, dan masyarakat sipil. Keberhasilan keterbukaan informasi publik, menurutnya, tidak hanya diukur dari banyaknya informasi yang tersedia, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memverifikasi informasi dan berpartisipasi membangun tata kelola pemerintahan yang transparan.