RRI.CO.ID, Padang Pariaman - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra menyatakan mobilitas masyarakat di Nagari Anduriang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat, mulai kembali normal. Setelah jembatan darurat di atas Sungai Batang Anai dibuka kembali.

Pembukaan akses tersebut dilakukan setelah pekerjaan normalisasi alur Sungai Batang Anai selesai lebih cepat dari jadwal. Melalui koordinasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), TNI, Polri, dan sejumlah pihak terkait.

Pada tahap awal, jembatan darurat hanya dapat dilintasi pejalan kaki, sepeda motor, dan kendaraan roda tiga. Sementara kendaraan roda empat masih belum diizinkan melintas karena konstruksi jembatan masih bersifat sementara dan memerlukan penyempurnaan, termasuk pemasangan pagar pengaman.

Beroperasinya kembali jembatan tersebut memudahkan aktivitas masyarakat. Mengingat jalur itu menjadi akses utama yang setiap hari digunakan ribuan kendaraan dan melayani mobilitas warga di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam.

"Kami benar-benar bersyukur jembatan ini bisa dibuka lebih cepat. Sekarang anak-anak bisa sekolah dan kami bisa bekerja tanpa harus memutar jauh," kata seorang warga, Rino, dalam keterangan tertulis Satgas PRR, Selasa, 21 Juli 2026.

Sebagai bagian dari rehabilitasi permanen. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional telah menyiapkan pembangunan jembatan baru sepanjang 140 meter dengan konstruksi rangka baja.

Pembangunan jembatan permanen tersebut memiliki nilai investasi sekitar Rp45,2 miliar yang bersumber dari APBN dan ditargetkan mulai dikerjakan pada 2026. Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan dukungan serta kolaborasi seluruh pihak.

"Kita harapkan dukungan dari semua pihak. Ini untuk bergerak bergotong royong mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi," ujar Tito.

Pembangunan jembatan permanen diharapkan dapat memperkuat konektivitas masyarakat, mendukung distribusi barang dan layanan publik. Serta meningkatkan ketahanan infrastruktur di wilayah yang rawan bencana hidrometeorologi.