Dirut PAM Jaya: 9 Juta Warga Jakarta Sudah Terlayani Air Bersih

RRI.CO.ID, Jakarta - Cakupan layanan air minum perpipaan di Jakarta terus menunjukkan peningkatan signifikan. Saat ini layanan air bersih telah menjangkau 82 persen wilayah ibu kota atau setara sekitar 1,2 juta sambungan rumah (SR) yang melayani hampir 9 juta penduduk.

Hal ini disampaikan Direktur Utama (Dirut) PAM Jaya, Arief Nasrudin, dalam diskusi bertema 'Akselerasi Pembangunan Jakarta Menuju Kota Global' yang digelar Forum Lintas Aktivis Jakarta di Balai Kota DKI, Jumat 10 Juli 2026. Menurut Arief, capaian tersebut tidak diraih dalam waktu singkat.

Ia menyebut keberhasilan memperluas layanan air bersih ini merupakan hasil sinergi yang kuat antara PAM Jaya dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Menurutnya, dukungan Pemprov tidak hanya berupa komitmen, tetapi juga diwujudkan melalui percepatan perizinan, penguatan regulasi, hingga berbagai kebijakan yang mempermudah pembangunan jaringan perpipaan.

"Ketika dukungannya bukan hanya sekadar dukungan bicara, tetapi juga dukungan aturan dan berbagai bentuk dukungan lainnya. Maka, akhirnya semangatnya menjadi sama," ujar Arief.

Ia mengatakan, kolaborasi tersebut membuat pembangunan jaringan air bersih dapat berlangsung lebih cepat. Sehingga, manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

"Saat ini cakupannya sudah 82 persen, setara dengan sekitar 1,2 juta sambungan rumah. Kalau jumlah jiwa yang kami layani sudah hampir 9 juta orang," ujarnya.

Ke depan, PAM Jaya optimistis cakupan layanan akan terus meningkat hingga seluruh warga Jakarta memperoleh akses air minum perpipaan yang aman, layak, dan berkualitas. Perluasan jaringan perpipaan pun terus menjadi salah satu prioritas perusahaan.

Sementara itu, Aktivis Jakarta, Sugiyanto (SGY), menilai percepatan transformasi Jakarta menuju kota global tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik. Menurutnya, peningkatan kualitas layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, lingkungan, transportasi, inovasi, hingga SDM justru menjadi fondasi utama agar Jakarta mampu menembus 50 besar kota global pada 2030.

Ia menjelaskan, konsep Jakarta sebagai kota global telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Ketentuan tersebut menempatkan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional sekaligus kota global yang diperkuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menuju Indonesia Emas 2045.

"Status kota global diukur melalui berbagai indikator internasional. Mulai dari kualitas transportasi, lingkungan, tata kelola pemerintahan, daya saing ekonomi, inovasi, hingga kualitas hidup masyarakat," ucap SGY.

Ia mengungkapkan, posisi Jakarta saat ini masih berada di kisaran peringkat ke-71 dalam salah satu indeks kota global. Karena itu, percepatan pembangunan lintas sektor dinilai menjadi pekerjaan penting agar target masuk 50 besar kota global dapat diwujudkan.

SGY juga menyoroti target layanan air bersih 100 persen yang tercantum dalam RPJMD DKI Jakarta 2025–2029 sebagai salah satu indikator penting yang harus dipenuhi. Selain itu, pengendalian emisi, peningkatan sanitasi, pengelolaan sampah berbasis energi, serta transformasi teknologi juga perlu terus dipercepat.

"Persoalan kota global bukan hanya soal gedung-gedung tinggi atau pembangunan fisik, tetapi mencakup banyak aspek yang saling berkaitan. Seluruh organisasi perangkat daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, hingga masyarakat harus bergerak bersama," katanya.