RRI.CO.ID, Kabupaten Bekasi- Kabupaten Bekasi mulai mengalami kekeringan. Hal ini terlihat dari adanya permintaaan air bersih sejak 9 Juni 2026 dari beberapa desa di Kabupaten Bekasi.

Puncak musim kemarau di Kabupaten Bekasi, seperti wilayah lain, akan terjadi pada Juli hingga September 2026. Meskipun demikian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi telah mendistribusikan 65.000 liter air bersih.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriadi, mengatakan perlu antisipasi menghadapi kekeringan. Di sejumlah wilayah di Bekasi sudah ada permintaan bantuan air bersih dari masyarakat.

Dodi Supriadi mengatakan, saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Pemantauan dilakukan khususnya yang selama ini menjadi langganan kekeringan saat musim kemarau.

"Beberapa daerah di Kabupaten Bekasi perlu mendapat perhatian seperti Cibarusah, Serang Baru dan Bojongmangu. Daerah tersebut sering mengalami kekeringan saat musim kemarau," katanya, Jumat, 19 Juni 2026.

Menurut Dodi, dampak musim kemarau di wilayah Kabupaten Bekasi sudah mulai terasa. Tahun ini, berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kemarau akan lebih panjang dari tahun lalu.

“Kondisinya sudah mulai terasa sekarang. Salah satu indikatornya adalah mulai adanya permintaan bantuan air bersih dari masyarakat sejak 9 Juni lalu,” katanya.

Ia mengatakan, hingga pertengahan Juni 2026, BPBD Kabupaten Bekasi telah mendistribusikan 65.000 liter air bersih. Air bersih itu untuk warga di Desa Ridogalih, Kecamatan Cibarusah dan Desa Nagasari Kecamatan Serang Baru.

Selain menyiapkan distribusi air bersih, BPBD juga memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah terkait. Koordinasi juga dilakukan dengan penyedia layanan air bersih guna memastikan pasokan terpenuhi selama musim kemarau.

“Kami terus berkoordinasi agar pelayanan air bersih dapat menjangkau lebih banyak wilayah. Wilayah yang mendapat perhatian terutama yang selama ini rawan mengalami kekeringan,” katanya.

Sebagai langkah mitigasi jangka panjang, BPBD juga mendorong pembangunan sumber-sumber air alternatif di wilayah rawan kekeringan. Upaya tersebut dilakukan bersama perangkat daerah teknis untuk menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat sepanjang tahun.

Dodi menjelaskan, penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan saat kondisi darurat terjadi. Pihaknya juga melakukan berbagai langkah pencegahan agar dampaknya dapat diminimalkan.

Dodi tidak menjelaskan apakah pembangunan sumber air alternatif bisa segera digunakan untuk pencegahan kekeringan itu. “Harapannya, masyarakat di wilayah rawan kekeringan memiliki akses air bersih yang lebih baik," katanya.