RRI.CO.ID, Kota Bekasi- Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat, Latu Har Hary menyebut kenaikan tarif Transjakarta akan membebani warga pengguna Transjakarta. Hal tersebut disampaikannya merespon wacana kenaikan tarif Transjakarta yang akan dilakukan Pemprov Jakarta.

Menurutnya, jika tarif Transjakarta benar-benar naik maka beban ekonomi warga Kota Bekasi pengguna Transjakarta otomatis naik. Dan itu sudah pasti memberatkan warga Kota Bekasi yang selama ini menikmati layanan Transjakarta.

"Kalau tarif dinaikan hasilnya berdampak signifikan juga bagi masyarakat Kota Bekasi yang menikmati fasilitas Transjakarta. Sehingga beban ekonominya akan terasa," katanya, Senin, 15 Juni 2026.

Ia juga memprediksi kenaikan tarif Transjakarta juga bisa berdampak pada tarif moda transportasi lainnya. Yang kemungkinan akan ikut naik bersamaan dengan naiknya tarif Transjakarta.

"Ini bukan hanya Transjakarta, pasti nanti ada bola salju lainnya. Sehingga tarif angkutan lainnya baik di dalam Kota Bekasi itu sendiri baik menuju Jakarta pasti akan terimbas," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya juga mendukung upaya Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto meminta Gubernur Jakarta, Pramono Anung tidak menaikan tarif Transjakarta. Karena kenaikan tarif akan menjadi beban berat bagi masyarakat Kota Bekasi.

"Kalau memang Wali Kota meminta untuk Gubernur tidak menaikan tarif Transjakarta kami di DPRD mensuport mendukung langkah dari Wali Kota Bekasi. Karena memang kenaikan tarif akan menjadi beban berat bagi masyarakat Kota Bekasi," katanya.

Namun demikian, naik tidaknya tarif Transjakarta merupakan wewenang mutlak Pemprov Jakarta. Karena anggaran Transjakarta murni bersumber dari Pemprov Jakarta.

"Jadi tidak ada beban anggaran yang dibebankan kepada Pemerintah Kota Bekasi melalui APBDnya. Sehingga apapun keputusan yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta perlu kita lihat secara komprehensif terkait dengan fiskal Jakarta, " ujarnya, mengakhiri pembicaraan.

Sekadar informasi, bahwa tarif Transjakarta saat ini Rp3.500. Sementara itu, saat ini tengah dikaji oleh Pemprov Jakarta untuk dinaikan tarifnya.