RRI.CO.ID, Tangerang — Menteri PKP Maruarar Sirait meninjau langsung calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Tangerang, Banten. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan program perbaikan rumah berjalan tepat sasaran pada tahun anggaran 2026.

Maruarar menyebut pemerintah menargetkan sebanyak 5000 unit rumah di Provinsi Banten diperbaiki melalui program BSPS tahun ini. “Naik dari tahun 2025 sebanyak 1.742 unit rumah yang dibedah di Banten," ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Desa Pete, Kecamatan Tigaraksa, Tangerang, Banten, 30 Maret 2026.

Di lokasi peninjauan, ditemukan sejumlah rumah calon penerima bantuan dalam kondisi memprihatinkan. Beberapa di antaranya memiliki lantai tanah, pencahayaan minim, serta atap yang bocor dan tidak layak huni.

Selain itu, sebagian rumah belum memiliki struktur bangunan yang memadai dan berada di kawasan rawan risiko gempa. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan penanganan segera demi keselamatan penghuni.

Menteri PKP menargetkan pelaksanaan perbaikan rumah dapat dimulai pada April 2026. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hunian sekaligus kesejahteraan masyarakat penerima bantuan.

Ia menegaskan, pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan program BSPS agar berjalan transparan. Ara juga meminta masyarakat turut mengawal proses pembangunan serta melaporkan jika ditemukan pelanggaran.

“Kami ingin memastikan bantuan ini benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan dan dilaksanakan dengan jujur, cepat, serta tepat sasaran. Program BSPS harus memberikan dampak nyata, tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” kata Menteri Ara.

Selain itu, peran Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) juga ditekankan untuk bekerja profesional dan berintegritas. Hal ini dilakukan guna menjaga kualitas pembangunan serta memastikan pelaksanaan sesuai ketentuan.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan program perumahan menjadi perhatian utama pemerintah. Menurutnya, pembangunan rumah harus memperhatikan aspek keselamatan dan kualitas hidup masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan simulasi pemilihan toko terbuka untuk pengadaan material bangunan. Mekanisme ini dinilai mampu meningkatkan transparansi serta efisiensi dalam pelaksanaan program.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, simulasi pemilihan toko terbuka mampu menyederhanakan proses pengadaan yang sebelumnya kompleks. Menurutnya, pendekatan ini tetap menjaga prinsip akuntabilitas sekaligus meningkatkan transparansi dan memudahkan masyarakat memahami proses pengadaan material.

“Melalui simulasi ini, kita bisa melihat bahwa proses yang selama ini dianggap rumit seperti lelang dapat dibuat lebih sederhana. Namun demikian, prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga dengan baik,” ucapnya.

Melalui program BSPS ini, pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp20 juta untuk setiap unit rumah yang tidak layak huni. Bantuan ini diharapkan mampu mendorong perbaikan rumah sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan di Provinsi Banten.