RRI.CO.ID, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) RI menyatakan penetapan status normal pascabencana Sumatera berdasarkan indikator lintas sektor. Mulai dari pemerintahan, ekonomi, hingga sosial.

Kemendagri menjelaskan, dari sisi pemerintahan, seluruh aktivitas di daerah yang dinyatakan normal telah kembali berjalan lancar. Selain itu, indikator ekonomi juga menunjukkan pemulihan, ditandai dengan beroperasinya kembali pasar dan pusat perbelanjaan.

“Dari sektor sosial, para pengungsi yang sebelumnya berada di tenda darurat juga telah terpenuhi hak-haknya. Termasuk akses kebutuhan dasar,” kata Dirjen Bina Adwil Kemendagri/Koordinator Lintas Sektor Penanganan Bencana Nasional, Safrizal ZA, saat berbincang dengan Pro3 RRi, Senin 30 Maret 2026.

Akses infrastruktur yang sempat terputus di awal bencana, termasuk jalan provinsi dan jalan nasional, kini telah tersambung kembali. Meski demikian, sebagian infrastruktur masih bersifat sementara, seperti penggunaan jembatan darurat Bailey sebagai pengganti jembatan permanen.

"Saat ini, di wilayah Sumatera Utara masih terdapat beberapa daerah yang belum sepenuhnya pulih, yakni Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Sementara di Aceh, daerah yang masih dalam proses pemulihan meliputi Aceh Tamiang, Aceh Timur, Pidie Jaya, dan Aceh Tengah," katanya.

Kemendagri menegaskan, proses pemulihan di sejumlah daerah tersebut tidak terhambat. Namun membutuhkan waktu lebih lama karena tingkat kerusakan yang lebih besar.

Diketahui, Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Tito Karnavian menyatakan, wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatra telah berangsur pulih. Tito mengungkapkan, sebanyak 38 dari 52 kabupaten/kota kini telah berstatus normal pasca-bencana tersebut.

Tito mengatakan sekitar 73 persen wilayah terdampak sudah kembali menjalankan aktivitas masyarakat secara fungsional. “Dari 52 kabupaten/kota yang terdampak, 38 di antaranya sudah kembali normal,” kata Tito.