RRI.CO.ID, Agam - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam, Sumatra Barat, memastikan sektor pertanian menjadi prioritas dalam pemulihan pascabencana. Sebab, hal ini berkaitan langsung dengan ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat.

“Kita ingin memastikan lahan-lahan sawah yang terdampak segera kembali produktif,” kata Bupati Agam, Benni Warlis di Lubuk Basung, Minggu, 1 Maret 2026.

Diketahui, Pemkab Agam mendapatkan kucuran dana sebesar Rp28,3 miliar dari Kementerian Pertanian. Bantuan ini diberikan untuk memulihkan lahan dan infrastruktur pertanian yang rusak akibat bencana hidrometeorologi pada November 2025.

Ia mengatakan, alokasi tersebut diperuntukkan bagi percepatan pemulihan lahan dan infrastruktur pertanian yang terdampak bencana alam. Yakni, banjir bandang, tanah longsor, dan banjir di 16 kecamatan.

“Ini merupakan alokasi dana percepatan pemulihan lahan dan infrastruktur yang rusak tahap pertama pada 2026,” ujar Benni. Ia menjelaskan, realisasi anggaran tersebut merupakan hasil komunikasi intensif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Upaya konsultasi serta koordinasi yang dilakukan Pemkab Agam dengan Kementerian Pertanian membuahkan hasil positif. “Alhamdulillah, upaya konsultasi dan koordinasi yang kita lakukan ke Kementerian Pertanian membuahkan hasil,” katanya.

Dengan dukungan dana tersebut, sebanyak 1.604 hektare lahan pertanian yang rusak ditargetkan dapat dipulihkan dan dioptimalkan kembali. Pemulihan mencakup pembersihan material longsor yang menimbun sawah serta perbaikan jaringan irigasi yang terputus akibat bencana.

Bupati berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh kelompok tani setempat. Agar produktivitas pertanian di Kabupaten Agam terus meningkat dan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor ini kembali normal.

Sebagaimana diketahui, banjir bandang, tanah longsor, dan banjir melanda Kabupaten Agam pada November 2025. Bencana tersebut berdampak pada 1.604 hektare lahan pertanian sehingga petani tidak dapat mengolah sawah karena tertimbun material dan rusaknya infrastruktur irigasi.