RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta, Ahmad Sulhy, M.Pd, menegaskan media penyiaran masih menjadi penyangga penting kualitas demokrasi di Ibu Kota. Namun, ia mengingatkan perubahan lanskap media akibat konvergensi digital harus diantisipasi secara serius oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Data Pendukung Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025, pada Kamis 12 Februari 2026. Acara ini diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi DKI Jakarta di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD DKI.

“Penyiaran masih menyediakan ruang diskursus publik, informasi pemerintahan, dan pendidikan politik masyarakat. Dalam perspektif KPID, ini tetap menopang kualitas demokrasi daerah,” ujar Ahmad Sulhy.

Menurutnya, kualitas demokrasi sangat dipengaruhi oleh kualitas ruang informasi publik. Di tengah arus digitalisasi, lembaga penyiaran menghadapi tantangan migrasi konsumsi media ke platform digital yang mengubah pola distribusi dan produksi konten.

KPID mencermati bahwa demi menjaga daya saing, sejumlah lembaga penyiaran menyesuaikan format program agar lebih kompetitif. Dalam beberapa kasus, penyesuaian tersebut memunculkan kecenderungan penyajian konten yang lebih berorientasi pada perhatian audiens.

Ahmad Sulhy menegaskan, kewenangan pengawasan KPID terbatas pada radio dan televisi. Sementara konten di media sosial berada di luar domain pengawasan penyiaran.

“Kami merekomendasikan penguatan komunikasi antara pemerintah daerah dan lembaga penyiaran, serta peningkatan literasi media digital masyarakat. Agar kualitas ruang publik informasi tetap terjaga dan berkontribusi pada peningkatan IDI Jakarta,” katanya.

KPID DKI Jakarta, lanjutnya, siap terus menjalankan fungsi pengawasan penyiaran secara independen. Hal ini demi menjaga kualitas isi siaran serta mendukung penguatan demokrasi di Jakarta.