​RRI.CO.ID, Tangerang - Banjir yang melanda Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang akibat penyempitan Sungai Cirarap dari 15 meter menjadi delapan meter. Alhasil, terjadi pendangkalan sehingga debit air bila terjadi hujan ekstrem cepat meluap.

"Sungai Cirarap akan dinormalisasi. Ini kan sudah terjadi penyempitan dan pendangkalan yang sangat luar biasa, ya dari 15 meter, sekarang. 3-8 meter," ujar Wali Kota Tangerang, Sachrudin, Rabu 28 Januari 2026.

Menurut Sachrudin, apabila Sungai Cirarap tidak menyempit kemungkinan besar aliran Kali Ledug akan lancar. Kemudian, banjir yang terjadi di Kecamatan Periuk dapat diminimalisir.

Sachrudin menyatakan penyempitan sungai berdasarkan hasil pantauan langsung akibat banyaknya bangunan yang tidak semestinya. Saat ini  pihaknya tengah melakukan pendataan untuk membebaskan lahannya.

"Sekarang kita sedang melakukan pembebasan lahannya, ada yang sudah kita bebasin ada. Namun, ada beberapa yang memang harus kita bebasin juga, dan ini sudah kita anggarkan tahun ini," ucapnya.

Dia mengaku bangunan-bangunan yang membuat adanya penyempitan Sungai itu mayoritas komplek perumahan. Kemungkinan nantinya bangunan-bangunan itu akan ditertibkan dan dibongkar.

"Nanti bisa dibongkar. Namun, nanti akan dilihat kaitan dengan hak mereka, apakah ada yang sesuai haknya akan diganti dan bagi yang tidak sesuai langsung dieksekusi," kata Sachrudin.

Senada dilayangkan Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid. Dia juga mengaku banjir bukan hanya akibat intensitas hujan tinggi dan limpahan dari Bogor, namun, luapan Sungai Cirarap ke area pemukiman.

"Nahas, warga yang berada pada aliran Sungai Cirarap di Kabupaten Tangerang seperti Kronjo terdampak parah. Ada, kurang lebih sekitar 1.200 KK (Kepala Keluarga, Red)," kata Maesyal.

Menurut Maesyal, pemyempitan Sungai Cirarap telah dilaporkan kepada Gubernur Banten, Andra Soni. Bahwasanya hal tersebut bukan kewenangan daru Pemkab Tangerang, melainkan kewenangan Balai Besar Besar Wilayah Sungai (BBWS).

"Saya lapor  kepada Pak gubernur bahwa itu menjadi bagian kewenangan dari pihak BBWS.  Termasuk nanti mungkin Kementerian PU untuk bisa sama-sama dengan BBWS  menangani persoalan banjir yang ada di Banten," ucapnya.​