RRI.CO.ID, Jakarta - Legislator DPRD DK Jakarta, Lukmanul Hakim, menyayangkan kebijakan penanganan banjir yang dilakukan Gubernur Pramono Anung. Baginya, banjir dan macet seharusnya mendapat perhatian khusus karena sudah menjadi problem latent di Jakarta.

"Tapi sepertinya penanganannya tidak dimitigasi dengan cermat sehingga banjir merajalela di Jakarta. Seperti yang kita alami sekarang," kata Anggota DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, Sabtu (24/1/2026).

Wakil rakyat yang bertugas di Komisi C ini mengaku kecewa dengan kebijakan Gubernur DK Jakarta Pramono Anung. Yang dinilainya kurang cermat dalam mengantisipasi banjir.

"Kita apresiasi langkah temporernya seperti menerapkan work from home. School from home dan operasi modifikasi cuaca," katanya.

Gubernur DK Jakarta, Pramono Anung, menyatakan operasi modifikasi cuaca (OMC) di wilayah Jakarta akan terus dilanjutkan hingga 27 Januari 2026. Ini sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi cuaca ekstrem.

Operasi modifikasi cuaca yang awalnya akan diakhiri 23 Januari 2026 diputuskan. Untuk diperpanjang melihat tingginya potensi hujan lebat yang dapat memicu banjir di Jakarta.

"Walaupun persoalan yang menyangkut modifikasi cuaca ini ada kritik dari banyak orang. Menurut saya enggak apa-apa,” ucap Pramono saat berada di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (23/1/2026).

Lukman mengingatkan, tata ruang di Jakarta masih menjadi masalah pelik. Karenanya, kata dia, siapa pun yang memimpin Jakarta masih harus memprioritaskan penanganan banjir dan kemacetan lalu lintas.

Terkait banjir, penanganan yang diharapkan adalah tindakan preventif, pencegahan. "Karena kalau sudah terjadi banjir menjadi bencana," ucap dia.

Lukman memmbuka catatan anggaran daerah (APBD) DK Jakarta. Untuk Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta sekitar Rp3,9 triliun hingga Rp6,072 triliun pada tahun 2025-2026.

Ini difokuskan untuk penanganan banjir melalui normalisasi sungai, pembangunan waduk, serta pemeliharaan pompa dan saluran. Anggaran ini bagian dari APBD DKI, dengan fokus utama pada peningkatan infrastruktur pengendali banjir.

Untuk itu, ia berharap Gubernur selaku orang pertama di Jakarta melakukan tindakan konkret. Dengan memastikan semua saluran air dan pompa berfungsi sebagai mana semestinya.

"Jangan lupa, kerugian materil dan waktu yang warga Jakarta terima akibat banjir tidak sedikit. Ini yang harus dipikirkan," kata dia.