Pemprov DKI Gratiskan Layanan Transportasi Umum selama Lebaran 2026

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menggratiskan layanan transportasi umum di ibu kota saat perayaan Idulfitri 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari rangkaian program Jakarta Ramadan Festival.

"Pada saat Idulfitri kami akan menggratiskan transportasi yang ada di Jakarta. Daripada macet-macet atau belanja-belanja ke luar negeri dan sebagainya lebih baik tetap tinggal di Jakarta," katanya dalam keterangan pers yang diterima RRI, Jumat, 27 Februari 2026.

Dalam kebijakannya, ia ingin menghadirkan kemudahan mobilitas bagi warga selama periode Lebaran 2026. Sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi di dalam kota.

Ia mengatakan, fasilitas transportasi gratis juga akan berlaku bagi pemudik yang datang ke Jakarta selama masa Idulfitri. Sehingga para pemudik tidak perlu menggunakan transportasi pribadinya.

"Apakah transportasi yang gratis itu juga berlaku bagi pemudik pada saat mereka akan memanfaatkan Idulfitri. Kami akan berikan," ujarnya.

Program tersebut menjadi bagian dari tema besar Ramadan tahun ini. Yakni ‘mudik ke Jakarta’, di mana pemerintah daerah mendorong masyarakat menikmati berbagai kegiatan dan fasilitas di ibu kota.

• Agenda Jakarta Ramadan Festival

Selain transportasi gratis, Pemprov DKI juga menyiapkan berbagai agenda Jakarta Ramadan Festival. Agenda berlangsung hingga 31 Maret, termasuk festival cahaya, dan program diskon pusat perbelanjaan, serta insentif bagi sektor pariwisata.

Ia menyebut, Jakarta telah terbiasa menggelar acara berskala besar. Sehingga aspek keamanan dan pelayanan publik selama periode Ramadan dan Lebaran diyakini dapat berjalan optimal.

"Kami meyakini karena Jakarta kan sudah biasa untuk mengadakan event-event besar termasuk acara yang seperti ini. Sehingga dengan demikian untuk keamanan kami pasti akan lakukan semaksimal mungkin," ujarnya.

Selain transportasi gratis, adapun fasilitas pemberangkatan mudik gratis dikelola oleh Kementerian Perhubungan. Program ini dilaksanakan sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi angka kecelakaan di jalan raya.

"Sesuai dengan survei yang sudah dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub. Masyarakat yang akan mudik menggunakan motor sebanyak 24,08 juta orang, ini tentu berisiko terhadap keselamatan pengendara," ujar Direktur Jenderal Perkeretaapian, Allan Tandiono.