KBRN, Sampit: Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) siap membantu para kepala desa (Kades) yang menjadi anggotanya agar tidak tersandung masalah hukum.
Sekretaris DPD APDESI Kalteng, Aswinur, saat acara Muskab APDESI ke-1 di aula Hotel Aquarius, Kamis (31/10/2024) mengatakan APDESI adalah wadah koordinasi dan bertukar pikiran para kades, saling melindungi dan secara bersama melakukan pembinaan para kades agar terhindar dari kasus hukum.
"Sebagai kepala desa jangan sampai tersandung masalah hukum, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, kami berharap pengurus yang terpilih nanti mampu menjadi pengayom tempat konsultasi untuk bisa secara bersama mencegah kades tersandung masalah hukum," kata dia. Acara dihadiri para kades se -Kotim.
Sementara, Pj. Bupati Kotim, Shalahuddin dalam sambutannya mengatakan selain berharap agar APDESI menjadi mediator bagi Kades yang bermasalah, juga menginginkan agar para Kades bisa menjadi tiang perlambang netralitas aparatur negara pada Pilkada mendatang.
"Jangan berpolitik praktis, menjadi pengurus parpol apalagi menjadi timses. Jadilah contoh aparatur negara yang netral, dan ini akan terus dipantau. Jika terbukti maka akan ada sanksi, baik itu secara administrasi atau bahkan diberhentikan dari jabatannya," kata Shalahuddin.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....