KBRN, Pontianak: Optimalisasi Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah terutama dalam Konektivitas infrastruktur jalan darat. Pengamat transportasi intermoda Kalimantan Barat, Syarif Usmulyani menilai, lambatnya optimalisasi Pelabuhan Kijing dikarenakan belum adanya konektivitas infrastruktur jalan darat yang belum optimal, rute ke Pelabuhan Kijing lainnya.

Hal ini menyusul setelah tiga tahun sejak diresmikan oleh Presiden pada Agustus 2022, Pelabuhan Internasional Kijing belum menunjukkan aktivitas yang signifikan. Padahal, pelabuhan ini digadang-gadang menjadi salah satu proyek strategis nasional yang mampu mengubah wajah ekonomi Kalimantan dengan menjadikannya sebagai pusat ekspor dan hubungan logistik internasional di utara Indonesia.

Pengamat Transportasi Intermoda Kalimantan Barat, Syarif Usmulyani mengungkap lambannya optimalisasi Pelabuhan Kijing karena belum terbangunnya dukungan infrastruktur jalan darat secara menyeluruh. Padahal menurut Usmulyani, Pelabuhan Kijing memiliki potensi besar untuk menjadi motor ekonomi nasional bahkan internasional.

“Secara umum, jika Pelabuhan Kijing beroperasi maksimal, bukan hanya Kalimantan Barat yang akan merasakan manfaatnya, tetapi juga provinsi-provinsi lain di Kalimantan,” ujar Usmulyani di Mempawah, Rabu, (12/11/2025).

Saat melakukan kajian di Pelabuhan Internasional Kijing Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (12/11/2025). (Foto: RRI/Muhammad Rokib)

Syarif Usmulyani menambahkan, bahwa posisi Pelabuhan Kijing berada di lokasi strategis internasional karena langsung menghadap Laut Cina Selatan sehingga memberikan keunggulan logistik yang signifikan. Terlebih, kawasan perairan pelabuhan kijing memiliki kedalaman mencapai 14,5 meter, sehingga pelabuhan mampu disandari kapal berkapasitas hingga 30 ribu ton dan bisa mencapai 50 ribu ton jika dilakukan pengerukan tambahan.

“Efisiensi waktu dan biaya akan jauh lebih tinggi. Misalnya, pengiriman ke China bisa menghemat waktu hingga tujuh hari dibanding melalui Singapura,” ucapnya.

Menurut Usmulyani, potensi dan peluang investasi yang strategis ini bisa saja terhambat jika pemerintah tidak segera memperkuat konektivitas infrastruktur darat menuju pelabuhan.

“Oleh karena itu, pemerintah provinsi maupun pusat harus mempercepat pembangunan jalur khusus truk kontainer agar tidak bercampur dengan kendaraan umum. Jika tidak, maka dampak dari ekonomi Pelabuhan Kijing bisa tidak optimal,” ujar Usmulyani.

Pengamat Transportasi Intermoda Kalimantan Barat, Syarif Usmulyani saat diwawancara usai melakukan observasi di Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah, Rabu (12/11/2025). (Foto: RRI/Muhammad Rokib)

Padahal dari sisi fasilitas, Pelabuhan Kijing sebenarnya sudah siap menjadi pelabuhan bertaraf internasional. Fasilitas kepabeanan, imigrasi, dan karantina (CIQ) telah tersedia lengkap. Bahkan, pelabuhan ini mampu menampung hingga 17 kapal secara bersamaan dan memiliki kapasitas mencapai 300 ribu TEUs.

"Secara regulasi dan fasilitas sudah memenuhi standar internasional. Namun, aktivitas bongkar muatnya masih terbatas,” katanya.

Ketersediaan fasilitas dinyatakan lengkap bahkan hingga alat berat di Pelabuhan Kijing Kabupaten Mempawah. (Foto: RRI/Muhammad Rokib)

Belum maksimalnya Pelabuhan Kijing ini, memberikan dampak kuat terhadap Kota Pontianak sebagai pusat mobilitas masyarakat, karena masih berapatokan pada Pelabuhan Dwikora Pontianak. Saat ini, kontainer yang beroperasi mencapai lebih dari 600 kali per hari. Jika target 300 ribu TEUs pada 2026 tercapai tanpa jalur khusus, Pontianak dipastikan akan semakin macet.

Semakin padatnya kendaraan besar di Pontianak ini juga memberikan dampak buruk bagi Pontianak, karena Jalan utama yang digunakan kendaraan masih bercampur antara kendaraan umum dan truk kontainer, sehingga menimbulkan kemacetan dan risiko tinggi terhadap keselamatan lalu lintas, serta antrean panjang kendaraan besar di SPBU.

Bahkan dalam kurun waktu dua bulan terakhir ini, tercatat sudah ada lima korban jiwa kecelakaan lalu lintas di Kota Pontianak yang melibatkan antara pengendara sepeda motor dengan kendaraan besar truk dan kontainer.

Usmulyani mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung sekaligus menyiapkan strategi jangka panjang agar Pelabuhan Kijing benar-benar berfungsi sebagai pusat logistik terpadu di Kalimantan.

“Ini bukan sekadar proyek pelabuhan, tapi investasi strategis yang akan mengubah wajah ekonomi Kalimantan. Pemerintah harus berpikir komprehensif, karena manfaatnya bukan hanya bagi Kalbar, melainkan juga Indonesia bagian timur secara keseluruhan,” katanya.

Desakan pemaksimalan operasional Pelabuhan Internasional Kijing inipun juga disampaikan oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. Edi meminta agar pelabuhan internasional kijing segera beroperasi penuh demi kelancaran mobilitas masyarakat.

"Berharap pemerintah provinsi bisa mendorong ke pusat untuk optimalisasi pemindahan Pelabuhan Dwikora Pontianak ke Pelabuhan Kijing supaya kalau dipindahkan sedikit truk atau kendaraan besar yang lewat di Pontianak," ucap Edi.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono saat diwawancara di ruang kerjanya. (Foto: RRI/Muhammad Rokib)

Untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas, Pemerintah Kota Pontianak telah menetapkan aturan sejak 2019 mengenai pembatasan operasional truk kontainer. Dalam aturan itu, kontainer berukuran di atas 40 feet hanya diperbolehkan beroperasi pukul 21.00–05.00 WIB. Sementara kontainer berukuran di bawah 40 feet diharapkan tidak beroperasi pada jam sibuk, terutama pukul 06.00–08.00, pukul 12.00, serta pukul 15.00–17.00 WIB. (oki)

Baca juga: Wabup Mempawah: Pelabuhan Kijing dalam Progres Positif