RRI.CO.ID, Pontianak - OJK bersama ADB memperkuat keuangan berkelanjutan dan pasar obligasi mata uang lokal kawasan Asia melalui forum internasional strategis. Komitmen tersebut disampaikan dalam pembukaan rangkaian kegiatan 45th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) Meeting and Other Events di Yogyakarta, Senin 2 Februari 2026.
Direktur Eksekutif Kelompok Spesialis Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Retno Ici menegaskan penguatan pasar obligasi berkelanjutan menjadi agenda penting kawasan. Menurutnya, kehadiran regulator, pelaku pasar, investor, akademisi, dan organisasi internasional mencerminkan komitmen membangun pasar modal tangguh dan inklusif.
ABMF yang digelar OJK bersama Asian Development Bank (ADB) bertujuan mendorong integrasi pasar obligasi ASEAN+3 melalui harmonisasi regulasi dan praktik pasar. Dalam pengembangan keuangan berkelanjutan, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang Efek Bersifat Utang Berlandaskan Keberlanjutan.
Regulasi tersebut memperluas cakupan obligasi berkelanjutan mencakup aspek lingkungan, sosial, serta keberlanjutan lainnya secara komprehensif. Selain itu, Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia menjadi acuan utama penyelarasan proyek nasional dengan standar internasional.
Terkait pasar obligasi mata uang lokal, OJK menilai instrumen ini mampu mengurangi risiko nilai tukar dan ketergantungan pembiayaan eksternal. Hingga akhir Desember 2025, outstanding obligasi dan sukuk korporasi berkelanjutan tercatat mencapai Rp54,94 triliun.
Direktur Strategi Pembiayaan dan Investasi Bappenas Mada Dahana menyebut keuangan berkelanjutan krusial untuk mencapai SDGs Indonesia. Ia mengakui tantangan keterbatasan pendanaan masih besar sehingga kolaborasi lintas pemangku kepentingan sangat dibutuhkan.
Berdasarkan Sustainable Development Report 2025, Indonesia meraih skor 70,2 dan telah mencapai 61,4 persen indikator SDGs. Rangkaian ABMF berlangsung 2–4 Februari 2026 secara hybrid, diikuti 200 peserta, serta diperkuat forum CSIF dan DBMF kawasan ASEAN+3.
Baca juga: Jaga Stabilitas Keuangan Nasional, OJK Tunjuk Pejabat Pengganti