RRI.CO.ID, Pekanbaru - Upaya memperluas akses listrik hingga ke wilayah perdesaan terus dikebut PT PLN (Persero) bersama Pemerintah Provinsi Riau dan sejumlah kementerian/lembaga. Tahun ini, sebanyak 72 dusun di Riau ditargetkan mendapat akses listrik dengan potensi sekitar 7.000 calon pelanggan.
Percepatan tersebut dibahas dalam kegiatan Sinkronisasi Usulan Lokasi Program Listrik Desa (Lisdes), sekaligus fasilitasi penyiapan lahan dan penyelesaian perizinan yang digelar di Kantor PLN Unit Induk Distribusi Riau dan Kepulauan Riau (UID RKR), Pekanbaru, Rabu 16 September 2026.
Kegiatan berlangsung selama dua hari, 16–17 September 2026. Forum tersebut melibatkan Pemerintah Provinsi Riau, pemerintah kabupaten/kota, Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, PLN, serta Tim Sinkronisasi Perencanaan Lisdes. Sejumlah kementerian/lembaga lainnya mengikuti pembahasan secara daring.
General Manager PLN UID Riau dan Kepulauan Riau, Didik Wicaksono, mengatakan sinkronisasi perlu dilakukan sejak awal agar pembangunan jaringan listrik benar-benar menyasar wilayah yang membutuhkan.
“Program Lisdes bukan hanya tentang membangun jaringan listrik, tetapi bagaimana listrik benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, sinkronisasi sejak awal sangat penting agar lokasi yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan serta dapat segera ditindaklanjuti,” ujar Didik.
Menurutnya, PLN juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait, terutama dalam memastikan kesiapan lahan dan penyelesaian perizinan.
Hal tersebut menjadi perhatian karena sebagian lokasi yang diusulkan berada di dalam maupun melintasi kawasan hutan dan area penggunaan lain. Karena itu, kesesuaian lokasi, status lahan, hingga aspek perizinan dibahas bersama agar tidak menjadi kendala saat pembangunan berlangsung.
Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Eri Nurcahyanto, mengatakan koordinasi lintas sektor diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan program.
“Melalui forum ini kita menyelaraskan usulan lokasi dari pemerintah daerah dengan perencanaan ketenagalistrikan, sekaligus memastikan kebutuhan lahan dan perizinan dapat disiapkan sejak awal,” ujar Eri.
Ia berharap koordinasi tersebut membuat pelaksanaan Program Lisdes dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyebut pemerataan akses listrik masih menjadi pekerjaan yang perlu diselesaikan meski rasio elektrifikasi Riau sudah mendekati 100 persen.
“Masih terdapat dusun dan rumah tangga yang belum mendapatkan akses listrik. Karena itu, usulan dari kabupaten/kota perlu disinkronkan dan diverifikasi agar kebutuhan kelistrikan masyarakat dapat terpenuhi,” kata Syahrial.
Selain target 72 dusun pada 2026, PLN telah menyiapkan kelanjutan Program Lisdes pada 2027 dengan sasaran 348 dusun lainnya.
Program pemerataan listrik tersebut diharapkan tidak hanya menghadirkan penerangan bagi masyarakat di wilayah perdesaan, tetapi juga mendukung aktivitas sehari-hari, pelayanan publik, serta membuka peluang bagi tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat.
Sinkronisasi yang dilakukan PLN bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga menjadi bagian dari upaya percepatan Program Lisdes 2026–2029, terutama dalam memastikan lokasi prioritas, kesiapan lahan dan penyelesaian perizinan dapat berjalan seiring.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....