RRI.CO.ID, Pekanbaru - Kabut asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Riau mulai mengganggu berbagai aktivitas masyarakat. Di Pekanbaru, kondisi udara yang memburuk membuat beberapa sekolah terpaksa menghentikan kegiatan belajar tatap muka dan menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru Robin Eduar meminta pemerintah daerah maupun pemerintah pusat tidak memberikan kelonggaran terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Ia mendorong aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan tindakan tegas tanpa pandang bulu.
Robin menilai, lemahnya penindakan terhadap pelaku Karhutla dapat memicu terulangnya bencana besar seperti yang pernah terjadi sebelum tahun 2015, ketika kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kabut asap parah di Riau.
“Sudah lama tidak terjadi, tetapi tahun ini muncul kembali. Kami meminta pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk tegas menindak pelaku pembakaran hutan, tanpa melihat siapa pelakunya,” ujar Robin, Kamis 10 September 2026.
Menurutnya, langkah hukum yang tegas diperlukan agar memberikan efek jera. Sebab, dampak Karhutla tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menimbulkan kerugian besar terhadap sektor ekonomi serta kesehatan masyarakat.
Robin menyebut, kabut asap yang mulai dirasakan warga Pekanbaru diduga berasal dari kebakaran di sejumlah daerah seperti Kampar, Pelalawan, Siak, Dumai, dan Bengkalis.
“Pekanbaru wilayahnya tidak terlalu luas dan kawasan hutannya juga terbatas. Namun, siapa pun yang melakukan pembakaran harus ditindak dan ditangkap,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak membiarkan kondisi Karhutla kembali seperti masa sebelum 2015. Saat itu, kebakaran hutan dan lahan terjadi secara besar-besaran hingga menyebabkan dampak kesehatan masyarakat yang luas.
Dampak Karhutla juga mulai dirasakan sektor pendidikan. Sejumlah sekolah di Pekanbaru harus menghentikan sementara pembelajaran langsung karena kualitas udara yang tidak sehat. “Anak-anak sekolah sekarang terdampak karena asap. Yang paling utama adalah kesehatan masyarakat yang terganggu,” kata Robin.
Selain penegakan hukum, Robin meminta peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, TNI, Polri, dan berbagai pihak terkait dalam penanganan Karhutla. Ia juga menyoroti besarnya anggaran yang harus dikeluarkan negara untuk proses pemadaman.
Menurutnya, biaya tersebut dapat diminimalkan apabila tindakan pencegahan dan penindakan terhadap pelaku dilakukan sejak awal. Operasional pemadaman menggunakan helikopter dan berbagai peralatan lainnya membutuhkan anggaran yang sangat besar. “Setiap tahun anggaran pemadaman sangat besar akibat kebakaran yang sebagian dilakukan secara sengaja. Kalau ada beberapa helikopter yang beroperasi, biaya dalam sehari bisa mencapai miliaran rupiah,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi kerja keras personel TNI, Polri, dan masyarakat yang terus berupaya memadamkan api di sejumlah titik Karhutla.
Robin berharap aparat kepolisian segera mengusut dan memberikan hukuman tegas kepada pelaku pembakaran agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....