RRI.CO.ID, Pekanbaru - Pemerintah Provinsi Riau mendorong Desa Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir, menjadi percontohan dalam penataan dan pengembangan kawasan desa pesisir. Konsep tersebut diharapkan nantinya dapat diterapkan di desa-desa lain yang menghadapi persoalan serupa.
Upaya itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Dukungan Penataan Desa Kuala Selat bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia secara virtual, Selasa 8 September 2026. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kantor Gubernur Riau.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan berbagai usulan pembangunan Kuala Selat akan terus dikonsolidasikan sesuai kewenangan pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar kebutuhan masyarakat dapat ditangani melalui program kementerian dan lembaga yang tepat.
“Seluruh usulan yang pernah disampaikan secara berjenjang, baik sesuai kewenangan bupati, provinsi maupun yang perlu ditingkatkan sampai ke pemerintah pusat, akan terus kita dorong. Karena itu, kami berterima kasih atas inisiatif untuk mengonsolidasikan usulan tersebut dengan beberapa kementerian,” ujar Syahrial Selasa 8 September 2026.
Ia menilai Kuala Selat memiliki persoalan kompleks sebagai wilayah pesisir, sehingga membutuhkan penanganan secara terpadu. Keberhasilan penataan Kuala Selat diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa lain di Kabupaten Indragiri Hilir.
“Kunjungan dan perhatian terhadap Kuala Selat ini sangat penting karena desa tersebut merupakan salah satu wilayah yang benar-benar membutuhkan perhatian. Jika kita bisa mengelolanya dengan baik dan membuktikan penanganannya secara efektif, Kuala Selat dapat menjadi model untuk penyelesaian persoalan beberapa desa lainnya di Kabupaten Indragiri Hilir,” katanya.
Bupati Indragiri Hilir, Herman, mengungkapkan salah satu persoalan paling serius yang dihadapi masyarakat Kuala Selat adalah abrasi. Kondisi tersebut telah berdampak terhadap lahan perkebunan kelapa masyarakat yang mencapai sekitar 1.248 hektare sehingga tidak lagi produktif.
Herman mengatakan penanganan abrasi perlu dilakukan secara bertahap, mulai dari pembangunan pemecah gelombang, tanggul, hingga rehabilitasi kawasan melalui penanaman mangrove. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk melindungi daratan sekaligus mendukung pemulihan perkebunan masyarakat.
“Di Kuala Selat terdapat sekitar 1.248 hektare wilayah yang terdampak abrasi dan kondisi tersebut membuat kebun kelapa masyarakat tidak lagi produktif. Karena itu, kita mengusulkan pembangunan pemecah gelombang terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tanggul dan penanaman mangrove agar daratan dapat kembali terbentuk dan kebun kelapa masyarakat bisa dipulihkan,” ungkap Herman.
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat pembangunan perlindungan pesisir Kuala Selat. Setelah kawasan terlindungi, upaya penanaman mangrove dan pemulihan perkebunan kelapa masyarakat dapat dilakukan secara lebih optimal dan berkelanjutan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....