RRI.CO.ID, Teluk Kuantan – Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, khususnya pada wilayah eks transmigrasi. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dan pengajuan dukungan pembiayaan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Transmigrasi.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Kuantan Singingi, H. Muklisin, saat menghadiri rapat terkait rencana program pengaspalan jalan di wilayah transmigrasi oleh Kementerian Transmigrasi, Jumat 7 Agustus 2026. Plt. Bupati H. Muklisin didampingi Asisten I Setda Kuantan Singingi, Dr. Fahdiansyah, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Ade Fahrer.

Plt. Bupati menjelaskan, saat ini Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah mengusulkan peningkatan jalan di wilayah transmigrasi sepanjang 78,99 kilometer yang tersebar di sejumlah wilayah, yakni Kecamatan Logas Tanah Darat, Sentajo Raya, Singingi dan Singingi Hilir.

Usulan tersebut terdiri dari delapan paket kegiatan, yaitu: Jalan Sako – Trans SKP II sepanjang 26,03 kilometer; Jalan Sukaraja – Giri Sako sepanjang 15,61 kilometer; Jalan Sentajo – Muara Langsat sepanjang 8,80 kilometer; Jalan Simpang Handoyo – Sumber Datar sepanjang 5,01 kilometer; Jalan Air Mas – Sungai Keranji sepanjang 2,83 kilometer; Jalan Sambung – Kebun Lado sepanjang 2,30 kilometer; Jalan Sungai Sirih – Simpang 4 PT Wannasari sepanjang 5,77 kilometer; dan Jalan Simpang 4 PT Wannasari – Sukamaju sepanjang 12,64 kilometer.

Menurutnya pengusulan tersebut merupakan salah satu langkah strategis Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mendapatkan dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur, mengingat kondisi kemampuan keuangan daerah yang saat ini menghadapi tekanan yang cukup berat.

“Kondisi keuangan daerah luar biasa saat ini. Karena itu, pemerintah kabupaten terus berusaha mencari dukungan anggaran dari pemerintah pusat, khususnya untuk pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu beban berat daerah,” ujar H. Muklisin.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tidak tinggal diam dalam menghadapi keterbatasan fiskal daerah. Berbagai peluang pembiayaan dari pemerintah pusat melalui APBN terus diupayakan, termasuk melalui kementerian yang memiliki kewenangan terhadap pembangunan infrastruktur di kawasan transmigrasi.

“Kita tetap berkoordinasi dan terus mencari peluang melalui APBN. Apa yang bisa kita perjuangkan untuk daerah, akan kita perjuangkan,” ucapnya.

Selain mengupayakan dukungan pemerintah pusat, Plt. Bupati juga mengingatkan pentingnya peran semua pihak dalam menjaga kondisi jalan yang telah dibangun. Menurutnya, keberadaan jalan yang baik harus diiringi dengan kesadaran bersama untuk menjaga daya tahan dan keberlanjutan infrastruktur tersebut.

Ia meminta masyarakat untuk memperhatikan ketentuan muatan angkutan barang yang melintas di jalan-jalan yang telah dibangun agar tidak terjadi kerusakan akibat kendaraan dengan beban berlebih.

H. Muklisin juga mengharapkan peran aktif pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan camat untuk membangun komunikasi serta koordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah masing-masing. "Camat, kepala desa dan BPD agar berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak perusahaan yang ada di wilayahnya, baik perusahaan yang jalurnya dilalui kendaraan perusahaan maupun yang tidak. Kita dorong kepedulian perusahaan melalui pola CSR untuk ikut membantu pemeliharaan jalan,” ujarnya.

Ia menilai, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sangat penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kuantan Singingi. “Pembangunan jalan bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Setelah dibangun, mari kita jaga bersama. Pemerintah berupaya melalui APBD dan APBN, masyarakat menjaga penggunaannya, dan perusahaan juga dapat berkontribusi melalui program CSR,” tuturnya.