RRI.CO.ID, Pekanbaru - Pemerintah Provinsi Riau terus memperluas upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui layanan yang lebih inklusif. Salah satu fokus pada 2026 adalah memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM disabilitas agar memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan daya saing di era digital.

Melalui UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop-UKM) Riau, berbagai layanan diberikan kepada pelaku usaha. Selain pendampingan legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), BPOM, dan perizinan lainnya, pemerintah juga menghadirkan pelatihan pemasaran digital bagi UMKM disabilitas.

Kepala Seksi UPT PLUT KUMKM Disperindagkop Riau, Hasbullah, mengatakan pelayanan kepada UMKM harus terus berinovasi agar mampu menjangkau lebih banyak pelaku usaha. Menurutnya, pendampingan tidak hanya dilakukan di kantor, tetapi juga melalui program yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

"Pada tahun 2026 ini kami terus berupaya menghadirkan pelayanan yang inovatif dan kreatif agar lebih mudah diakses pelaku UMKM. Berbagai layanan kami berikan, mulai dari pendampingan usaha hingga pengurusan NIB, sertifikasi halal, HKI, BPOM, dan berbagai perizinan lainnya," ujar Hasbullah di Pekanbaru, Jumat 31 Juli 2026.

Hasbullah menjelaskan, perhatian terhadap UMKM disabilitas menjadi salah satu program prioritas tahun ini. Bersama salah satu perusahaan BUMN, PLUT KUMKM telah melaksanakan pelatihan sejak Januari lalu yang difokuskan pada pemanfaatan media sosial, khususnya TikTok, sebagai sarana promosi dan membangun personal branding produk.

"Kami ingin teman-teman UMKM disabilitas mampu memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan produk dan membangun personal branding. Harapannya, semakin banyak masyarakat yang mengenal usaha mereka sehingga berdampak pada peningkatan penjualan," ungkapnya.

Pendampingan tersebut kemudian dilanjutkan pada Mei 2026 untuk mengevaluasi perkembangan peserta sekaligus menyerap berbagai kebutuhan yang masih dihadapi. Menurut Hasbullah, kendala utama pelaku UMKM disabilitas bukan terletak pada semangat berusaha, melainkan keterbatasan sarana dan peralatan produksi.

Karena itu, PLUT KUMKM menjalin koordinasi dengan DPMPTSP Riau guna mendorong perusahaan menjadi mitra atau "bapak angkat" bagi UMKM disabilitas yang berada di bawah naungan Yayasan Insan Berguna Nusantara (IBNU). Salah satu hasilnya adalah rencana pembentukan koperasi sebagai wadah bersama agar penyaluran bantuan hibah dari perusahaan dapat dilakukan secara lebih efektif.

"Kami mengusulkan pembentukan koperasi agar bantuan dari perusahaan dapat disalurkan kepada kelompok. Dengan begitu, fasilitas dan peralatan usaha bisa dimanfaatkan bersama oleh anggota UMKM disabilitas," kata Hasbullah.

Saat ini komunitas UMKM disabilitas di Riau menaungi sekitar 200 anggota, dengan sekitar 30 pelaku usaha aktif yang akan diprioritaskan dalam pembentukan legalitas koperasi. Rencananya, legalitas koperasi tersebut akan diserahkan pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-69 Provinsi Riau sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap penguatan ekonomi inklusif di daerah.