RRI.CO.ID, Pekanbaru - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa menjaga keamanan, ketahanan energi, dan stabilitas daerah memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan strategis di Provinsi Riau.

Hal itu disampaikan SF Hariyanto saat membuka Sarasehan Kejuangan Pasis Seskoau Angkatan Udara Angkatan 65 Tahun Pendidikan 2026 di Pekanbaru, Rabu 29 Juli 2026. Ia menyebut Riau memiliki posisi strategis bagi kepentingan nasional karena menjadi salah satu daerah penghasil energi dan perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia.

"Tanggung jawab tersebut tidak dapat dijalankan oleh satu institusi. Karena itu, Pemprov Riau terus memperkuat koordinasi bersama TNI, Polri, Kejaksaan, instansi vertikal, pemerintah kabupaten dan kota, dunia usaha, serta masyarakat," ujar SF Hariyanto.

Ia menjelaskan, sektor minyak dan gas bumi masih menjadi salah satu penopang utama ketahanan energi nasional. Wilayah Kerja Rokan yang dikelola PT Pertamina Hulu Rokan saat ini berkontribusi sekitar 23 hingga 30 persen terhadap produksi minyak nasional. Untuk menjaga kelancaran operasional, Pemprov Riau telah membentuk Satuan Tugas Kelancaran Operasional bersama TNI, Polri, Kejaksaan, SKK Migas, dan instansi terkait.

"Satgas ini membantu menyelesaikan berbagai hambatan nonteknis, mulai dari persoalan pertanahan, kawasan hutan, perizinan, aspek hukum hingga koordinasi lintas instansi agar kegiatan produksi tetap berjalan," katanya.

Selain sektor migas, SF Hariyanto menilai perkebunan kelapa sawit juga memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan energi nasional. Dengan luas perkebunan sekitar 3,87 juta hektare dan produksi minyak sawit mentah mencapai sekitar 9,4 juta ton, Riau menjadi daerah strategis dalam penyediaan bahan baku biodiesel untuk mendukung kebijakan energi nasional.

Menurutnya, keberlanjutan industri sawit harus dibarengi dengan perlindungan terhadap pekebun serta tata kelola yang baik. Karena itu, Pemprov Riau telah menerbitkan Peraturan Gubernur mengenai tata cara penetapan harga pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit bagi pekebun mitra swadaya agar harga yang diterima petani tetap kompetitif.

SF Hariyanto juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui penataan kawasan hutan, percepatan pemulihan Taman Nasional Tesso Nilo, serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bersama TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, BMKG, pemerintah daerah, dan masyarakat.

"Nilai kejuangan juga tercermin dalam kesediaan untuk duduk bersama, mengambil keputusan bersama, dan bergerak bersama. Sebab, ketahanan energi dan ketahanan nasional tidak dapat dibangun oleh satu institusi saja," ungkapnya.