RRI.CO.ID, Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Riau ikut serta secara virtual dalam kegiatan Kick Off Kolaborasi dan Kerja Sama antar Kementerian yang dilaksanakan pada Kamis, 23 Juli 2026. Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, mengikuti jalannya acara dari tempat tugas sebagai bentuk dukungan terhadap program sinergi lintas kementerian untuk penguatan perlindungan hukum bagi pekerja migran, perempuan, dan anak.

Dalam kesempatan ini, sejumlah pejabat tinggi hadir menyampaikan sambutan, termasuk Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Wakil Duta Besar Australia, serta Menteri Hukum Republik Indonesia. Mereka menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi kelompok rentan.

Sebagai puncak acara, dilakukan Kick Off simbolis yang menandai peluncuran pelatihan dan pembekalan teknis terkait implementasi KUHP dan KUHAP baru. Fokus utama kegiatan ini adalah penguatan kapasitas aparatur dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual, perlindungan pekerja migran, dan tindak pidana perdagangan orang.

Rudy Hendra Pakpahan menegaskan sinergi antar kementerian menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

"Saya menekankan pentingnya implementasi KUHP dan KUHAP baru sebagai landasan hukum dalam memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan di seluruh Indonesia," tegas Rudy Hendra Pakpahan.

Tim Kanwil Kemenkum Riau mendampingi kegiatan ini dengan aktif mengikuti jalannya forum virtual, memastikan seluruh arahan dan materi dapat diterapkan secara konsisten di wilayah kerja Riau. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum bagi Kanwil untuk memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait dan meningkatkan kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan hukum yang profesional.

Seluruh rangkaian kegiatan Kick Off Kolaborasi dan Kerja Sama berlangsung tertib dan lancar, menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran, perempuan, dan anak, sekaligus memperkokoh sinergi antarinstansi di tingkat nasional.