RRI.CO.ID, Pekanbaru - Pemerintah Provinsi Riau mengajak seluruh masyarakat, pelaku usaha, serta pemerintah kabupaten dan kota untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Dukungan tersebut dinilai penting untuk menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Ajakan itu disampaikan dalam acara ramah tamah bersama perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) RI dan Komisi X DPR RI di Hotel Pangeran Pekanbaru, Rabu 22 Juli 2026.

Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Zulkifli Syukur, mengatakan data statistik memiliki peran strategis dalam mendukung proses pembangunan daerah. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Riau selama ini menjadikan data BPS sebagai acuan dalam menyusun kebijakan, menentukan prioritas anggaran, hingga mengevaluasi berbagai program pembangunan.

"Bagi Pemerintah Provinsi Riau, data statistik merupakan landasan utama dalam menyusun kebijakan pembangunan secara objektif dan terukur," kata Zulkifli.

Ia mengimbau masyarakat untuk menerima kehadiran petugas sensus dan memberikan informasi yang benar serta lengkap. Zulkifli juga memastikan masyarakat tidak perlu khawatir karena seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menerima petugas sensus serta memberikan data yang benar dan lengkap. Masyarakat tidak perlu khawatir karena kerahasiaan seluruh data yang diberikan dijamin oleh peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Sementara itu, Inspektur Utama BPS RI, Dadang Hardiwan, yang mewakili Kepala BPS RI, mengatakan Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda strategis nasional untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai perkembangan aktivitas ekonomi di Indonesia. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan di tingkat pusat maupun daerah.

"Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, tetapi merupakan upaya bersama untuk menghadirkan data yang berkualitas sebagai fondasi dalam menyusun kebijakan pembangunan. Karena itu, kami berharap seluruh pelaku usaha dan masyarakat dapat memberikan informasi yang benar, lengkap, dan sesuai kondisi sebenarnya," kata Dadang.

Ia menambahkan, keberhasilan pelaksanaan sensus tidak hanya bergantung pada petugas lapangan, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat.

"Kami mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Riau yang terus mendorong pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di daerah. Dengan kolaborasi yang baik antara BPS, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, kami optimistis pelaksanaan sensus dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas untuk mendukung pembangunan Indonesia ke depan," ungkapnya.