DPRD Riau Minta Kemenkeu Segera Cairkan Tunda Salur Rp780 Miliar
- 22 Jul 2026 16:48 WIB
- Pekanbaru
RRI.CO.ID, Pekanbaru - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau, Andi Darma Taufik, meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera merealisasikan pembayaran dana tunda salur untuk Provinsi Riau.
Menurut Andi, keterlambatan pencairan dana tersebut berdampak terhadap kemampuan fiskal daerah dalam menjalankan berbagai kewajiban keuangan, termasuk penyaluran kepada pemerintah kabupaten dan kota di Riau.
Andi mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah untuk membahas persoalan transfer keuangan daerah. Melalui pertemuan tersebut, DPRD Riau mendorong agar Kemenkeu segera menyelesaikan pembayaran dana tunda salur.
“Kita sudah melakukan kunjungan ke Dirjen Keuangan Daerah karena mereka memiliki fungsi dalam memfasilitasi transfer keuangan daerah. Melalui Dirjen ini, kita meminta Kementerian Keuangan segera membayarkan tunda salur tersebut,” ujar Andi, Selasa 21 Juli 2026.
Politisi Fraksi PDI-P DPRD Riau itu menyebut, total dana tunda salur yang belum diterima Provinsi Riau mencapai sekitar Rp780 miliar. Dana tersebut merupakan akumulasi tunda salur dari tahun anggaran 2023 hingga 2025.
Ia menilai, pencairan dana tersebut menjadi kebutuhan penting bagi pemerintah daerah karena berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi berbagai program dan kewajiban kepada kabupaten/kota.
“Kita meminta tunda salur ini segera ditransfer karena sangat berpengaruh terhadap kemampuan keuangan daerah untuk menunaikan kewajiban kepada kabupaten dan kota se-Riau,” katanya.
Andi menjelaskan, berdasarkan informasi dari Dirjen Keuangan Daerah, pihaknya telah memfasilitasi penyampaian persoalan tersebut kepada Kementerian Keuangan.
Namun, hingga saat ini dana tunda salur periode 2023-2025 tersebut belum juga direalisasikan. Karena itu, DPRD Riau kembali meminta pemerintah pusat segera melakukan pencairan.
Andi berharap pembayaran dana tunda salur dapat segera dilakukan agar kondisi fiskal Provinsi Riau kembali lebih stabil dan pemerintah daerah dapat menjalankan kewajibannya secara optimal.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....