RRI.CO.ID, Indragiri Hilir - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengikuti Entry Meeting bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau dalam rangka Evaluasi Tata Kelola Ketahanan Pangan Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Rapat Kantor Bapperida Inhil, Senin 20 Juli 2026, itu dihadiri Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Inhil, Fadillah.

Pertemuan tersebut menjadi awal pelaksanaan evaluasi BPKP terhadap penyelenggaraan program ketahanan pangan di Kabupaten Inhil. Penilaian difokuskan pada efektivitas tata kelola, koordinasi antarperangkat daerah, serta pelaksanaan kebijakan yang mendukung terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Fadillah menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Inhil berkomitmen mendukung penuh proses evaluasi tersebut. Menurutnya, evaluasi menjadi bagian penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan efektivitas program ketahanan pangan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.

"Kami mendukung penuh pelaksanaan evaluasi ini. Kami berharap hasilnya dapat menjadi masukan untuk menyempurnakan tata kelola ketahanan pangan di Kabupaten Indragiri Hilir. Seluruh OPD terkait juga diminta bersikap kooperatif dengan menyampaikan data dan informasi secara lengkap agar hasil evaluasi dapat menjadi dasar perbaikan pelayanan kepada masyarakat," ujar Fadillah.

Sementara itu, Wakil Ketua Tim BPKP Perwakilan Provinsi Riau, Untung Subagyo, mengatakan evaluasi tersebut bertujuan memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola ketahanan pangan. Menurutnya, program yang dijalankan harus mampu terlaksana secara efektif, efisien, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Melalui evaluasi ini kami ingin memberikan rekomendasi strategis agar tata kelola ketahanan pangan di daerah semakin baik, sehingga setiap program berjalan efektif, efisien, akuntabel, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Untung.

Melalui Entry Meeting tersebut, sinergi antara BPKP Perwakilan Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola ketahanan pangan yang transparan, adaptif, dan berkelanjutan demi mendukung kesejahteraan masyarakat.