Pemprov Riau Perkuat Pelayanan Publik Jelang Penilaian Ombudsman

RRI.CO.ID, Pekanbaru - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus melakukan pembenahan layanan publik di berbagai sektor menjelang pelaksanaan penilaian kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas layanan hingga percepatan digitalisasi di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan berbagai perbaikan yang dilakukan tidak terlepas dari pendampingan Ombudsman Perwakilan Riau. Menurutnya, sinergi yang terjalin selama ini mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Memang pelayanan ini semakin meningkat. Alhamdulillah kami yakin dan percaya bahwa Pemprov Riau didampingi Ombudsman Perwakilan Riau. Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang diberikan selama ini dalam mendukung peningkatan pelayanan publik," ujar SF Hariyanto di Kantor Gubernur Riau, Jumat 10 Juli 2026.

Ia menjelaskan, Pemprov Riau terus menghadirkan berbagai inovasi pelayanan, salah satunya melalui penerapan sistem digital di sejumlah layanan pemerintahan. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan kemudahan, kecepatan, serta meningkatkan transparansi pelayanan kepada masyarakat.

"Pelayanan publik kami terus kami tingkatkan, termasuk melalui berbagai perubahan seperti digitalisasi agar pelayanan semakin efektif dan mudah diakses masyarakat," katanya.

Menurut SF Hariyanto, peningkatan kualitas pelayanan juga terlihat di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau. Selain pembenahan fasilitas, peningkatan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dinilai menjadi indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan rumah sakit tersebut.

"Optimalisasi pelayanan di RSUD Arifin Achmad sudah sangat baik. Fasilitas kamar juga semakin bagus dan hal itu sejalan dengan meningkatnya pendapatan BLUD secara signifikan," ungkapnya.

Selain sektor kesehatan, sejumlah OPD juga dinilai menunjukkan kinerja pelayanan yang semakin baik, termasuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau yang berhasil meningkatkan kualitas layanan sekaligus berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.

Sementara itu, Anggota Ombudsman RI, Nuzran Joher, mengatakan kunjungannya ke Riau merupakan bagian dari monitoring sekaligus penguatan kepada Ombudsman Perwakilan Riau menjelang dimulainya penilaian kepatuhan pelayanan publik tahun 2026.

"Pada pertengahan Juli kami akan memulai kick-off penilaian pelayanan publik terhadap kementerian, lembaga, BUMN, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten dan kota. Karena itu kami terus memperkuat koordinasi dengan seluruh perwakilan di daerah," kata Nuzran.

Ia menambahkan, hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik tersebut akan diumumkan pada agenda nasional yang dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026 di hadapan Presiden Republik Indonesia. Selama proses penilaian berlangsung, Ombudsman RI akan terus berkoordinasi dan melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah agar kualitas pelayanan publik semakin optimal.