DPRD Riau Soroti Tenaga Kerja Lokal hingga CSR, Pemprov Janji Sesuaikan Anggaran

  • 06 Jul 2026 16:06 WIB
  •  Pekanbaru

RRI.CO.ID, Pekanbaru - Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Riau, Androy Aderianda, menyoroti sejumlah isu penting dalam Rapat Paripurna DPRD Riau dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah Tahun 2025. Sorotan tersebut terutama berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sektor kesehatan, pendidikan, serta ketenagakerjaan lokal.

Androy menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, khususnya terkait penanganan stunting, kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta optimalisasi penggunaan tenaga kerja lokal di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Provinsi Riau.

“Kami berharap ada peningkatan, khususnya terkait stunting, pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja lokal. Saat ini masih banyak perusahaan di Provinsi Riau yang belum memprioritaskan tenaga kerja lokal yang ada di daerah ini,” ujar Androy pada Senin 6 Juli 2026.

Ia juga menyoroti kurangnya kepedulian sebagian perusahaan terhadap kondisi sosial masyarakat sekitar, termasuk kontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Menurutnya, masih ada desa-desa yang belum merasakan dampak signifikan dari program CSR dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting.

Lebih lanjut, Androy menegaskan agar organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dapat lebih fokus dalam mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja lokal, terutama melalui sektor ketenagakerjaan, kesehatan, dan pendidikan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, merespons masukan dari DPRD tersebut dengan menyatakan bahwa pemerintah daerah akan melakukan penyesuaian dan sinkronisasi terhadap berbagai usulan yang disampaikan.

“Jadi ada untuk peningkatan. Jadi kita cocokin nanti, kalau ada duitnya nanti insyaallah,” ujar SF Hariyanto dalam tanggapannya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mempertimbangkan aspek anggaran dalam menindaklanjuti berbagai catatan dan masukan dari DPRD, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....