RRI.CO.ID, Pekanbaru - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Riau terus mengoptimalkan pelaksanaan Survei Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Tahun 2026. Survei tersebut bertujuan mengukur tingkat kerukunan masyarakat sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau, Boby Rachmat, mengatakan Indeks Harmoni Indonesia merupakan instrumen penting untuk melihat kondisi kehidupan masyarakat secara objektif.

"Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) merupakan instrumen penting untuk mengukur tingkat kerukunan, keselarasan, dan keharmonisan kehidupan masyarakat secara objektif. Ada beberapa tujuan utama dari pengukuran indeks ini. Pertama, untuk mengukur sejauh mana tingkat kerukunan dan harmoni di tengah masyarakat kita," ujar Boby Rachmat, Rabu 1 Juli 2026.

Menurutnya, hasil survei tidak hanya menggambarkan tingkat keharmonisan masyarakat, tetapi juga menjadi alat bagi pemerintah untuk mendeteksi potensi konflik sosial sejak dini sehingga langkah antisipasi dapat segera dilakukan.

"Kedua, memetakan potensi konflik serta permasalahan sosial secara dini. Ketiga, hasil pengukuran ini akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis data, sekaligus mendorong terciptanya stabilitas sosial dan pembangunan yang inklusif," katanya.

Boby menuturkan, pelaksanaan IHaI Tahun 2026 merupakan tindak lanjut arahan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Pengukuran dilakukan secara komprehensif melalui empat dimensi, delapan variabel, dan 40 indikator yang telah ditetapkan secara nasional.

Adapun empat dimensi yang diukur meliputi aspek ekonomi, keberagaman atau religius, sosial, dan budaya. Sementara responden survei berasal dari berbagai kalangan, mulai dari ASN, tenaga honorer, anggota TNI-Polri, dosen, guru, mahasiswa, pelajar, petani, buruh, pekerja swasta, hingga pelaku usaha.

Kesbangpol Riau juga menargetkan adanya peningkatan partisipasi dibandingkan tahun sebelumnya. Pasalnya, pada pelaksanaan tahun 2025 hanya satu kabupaten di Riau yang mampu memenuhi target jumlah responden.

"Tentu kita sangat berharap pada tahun 2026 ini terjadi peningkatan capaian yang signifikan dibanding tahun lalu. Sebagai evaluasi, pada tahun 2025 hanya ada satu kabupaten di Riau yang berhasil memenuhi target kuota responden. Oleh karena itu, tahun ini kami berharap seluruh atau 12 kabupaten/kota se-Provinsi Riau dapat bergerak bersama meningkatkan jumlah responden," ungkap Boby.

Ia menambahkan, setiap kabupaten dan kota ditargetkan mampu menghimpun sedikitnya 700 responden yang mewakili berbagai profesi dan wilayah domisili. Untuk itu, Pemprov Riau terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar pelaksanaan survei yang berlangsung hingga 17 Juli 2026 dapat berjalan optimal.

Masyarakat yang ingin berpartisipasi dapat mengisi survei secara daring melalui laman yang telah disediakan pemerintah. Data yang dihimpun diharapkan menjadi pijakan dalam menjaga kerukunan, memperkuat stabilitas sosial, serta mendukung pembangunan yang inklusif di Provinsi Riau.