Kemenkum Riau Dorong Kepastian Hukum Pemilihan Kades dan Tunjangan DPRD

RRI.CO.ID,Pekanbaru – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, melalui jajaran Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir terkait Pemilihan Kepala Desa serta Tunjangan Perumahan, Selasa 30 Juni 2026. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Kadiv P3H Kanwil Kemenkum Riau.

Rapat diikuti oleh Bagian Hukum Kabupaten Rokan Hilir serta JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan. Forum ini menjadi wadah harmonisasi untuk memastikan setiap rancangan regulasi daerah tersusun sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik serta tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.

Pembahasan Ranperda Pemilihan Kepala Desa difokuskan pada penyempurnaan norma terkait tahapan pemilihan, persyaratan calon, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Sementara itu, Ranperda Tunjangan Perumahan dibahas dari aspek dasar hukum pemberian, kesesuaian kemampuan keuangan daerah, serta prinsip efisiensi dan akuntabilitas.

Tim JFT Perancang memberikan masukan teknis dan yuridis untuk memastikan kedua Ranperda memiliki kepastian hukum dan tidak menimbulkan multitafsir dalam implementasinya. Seluruh masukan diarahkan untuk memperkuat kualitas substansi regulasi yang sedang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Pemerintah daerah menyambut baik hasil pembahasan dan berkomitmen melakukan penyempurnaan draf sebelum masuk tahap pembahasan lanjutan. Kesepahaman ini menjadi langkah penting dalam memastikan regulasi yang dihasilkan lebih implementatif dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Rudy Hendra Pakpahan, meskipun tidak hadir secara langsung, tetap memberikan dukungan penuh melalui penguatan peran Kanwil Kemenkum Riau dalam fasilitasi harmonisasi regulasi daerah.

"Hal ini menunjukkan konsistensi Kanwil dalam memastikan setiap produk hukum daerah selaras dengan kebijakan nasional dan prinsip kepastian hukum," kata Rudy Hendra Pakpahan.

Kegiatan berlangsung tertib dan lancar, mencerminkan sinergi antara Kemenkum Riau dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam menghadirkan regulasi daerah yang berkualitas, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.