RRI.CO.ID, Pekanbaru - Anggota DPRD Kota Pekanbaru yang juga Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Pekanbaru, Rizky Bagus Oka, melontarkan kritik keras terhadap lambannya penyelesaian tiga fasilitas pasar utama di Kota Pekanbaru. Ketiga pasar tersebut yakni Pasar Higienis, Pasar Bawah, dan Pasar Induk hingga kini dinilai belum berfungsi secara optimal.

Ia menilai kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama para pedagang kecil yang bergantung pada perputaran di sektor pasar tradisional.

Oka menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh membiarkan infrastruktur ekonomi strategis tersebut terbengkalai. Menurutnya, pasar merupakan pusat utama sirkulasi ekonomi masyarakat yang harus segera diaktifkan.

“Pemerintah Kota Pekanbaru harus segera berhenti menutup mata terhadap karut-marutnya infrastruktur ekonomi kita, karena denyut nadi ekonomi itu mutlak dimulai dari pasar,” ujarnya, Senin 29 Juni 2026.

Ia juga menyoroti adanya kontradiksi antara narasi pemerintah yang gencar mendorong UMKM dengan kondisi nyata di lapangan yang masih menyisakan persoalan serius pada pengelolaan fasilitas perdagangan.

“Sangat ironis ketika kita terus menggaungkan kebangkitan UMKM dan pertumbuhan ekonomi daerah, namun di saat yang sama membiarkan tiga fasilitas pasar utama menjadi monumen kegagalan tata kelola yang menyengsarakan pedagang kecil,” tegasnya.

Salah satu perhatian utamanya adalah Pasar Higienis di Jalan Teratai yang sejak 2018 belum dimanfaatkan secara maksimal. Ia menilai hal tersebut mencerminkan lemahnya optimalisasi aset daerah yang telah dibangun menggunakan anggaran publik.

Oka meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta BPKAD Pekanbaru segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Ia bahkan mendorong agar apabila konsep pasar sudah tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, maka bangunan dapat dialihfungsikan menjadi pusat inkubasi UMKM atau ruang ekonomi kreatif agar tetap memberi manfaat.

Selain itu, ia juga menyoroti lambannya revitalisasi Pasar Bawah yang dinilai menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pihak ketiga pelaksana proyek.

Ia menilai kondisi pedagang di lokasi penampungan sementara semakin memprihatinkan akibat penurunan omzet yang terus terjadi.

“Yang berdarah-darah dan menjadi korban di sini adalah para pedagang kecil di tempat penampungan sementara yang omzetnya terus tergerus. Pemko harus tegas mengevaluasi kontrak kerja sama tersebut. Jika pihak ketiga terbukti wanprestasi dan tidak mampu mengejar ketertinggalan, putus saja kontraknya tanpa perlu ragu demi menyelamatkan periuk nasi pedagang kita,” tegasnya.

Tak hanya itu, ia juga menilai keterlambatan penyelesaian Pasar Induk berdampak luas pada sistem distribusi bahan pokok, stabilitas harga, hingga potensi inflasi daerah.

Menurutnya, aktivitas bongkar muat yang masih dilakukan di bahu jalan menimbulkan kemacetan, gangguan estetika kota, hingga potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi.