RRI.CO.ID, Pekanbaru - Program Zero Putus Sekolah yang dijalankan Pemerintah Kota Pekanbaru mendapat dukungan dari DPRD Kota Pekanbaru. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah konkret untuk memastikan tidak ada anak yang terhenti pendidikannya akibat faktor ekonomi maupun keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

Anggota DPRD Kota DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi, menilai program yang digagas Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap sektor pendidikan.

“Ini adalah program yang sangat baik dan patut kita dukung bersama. Pendidikan merupakan hak setiap anak, sehingga tidak boleh ada anak di Pekanbaru yang putus sekolah hanya karena persoalan ekonomi atau keterbatasan daya tampung sekolah negeri,” ujar Sabarudi pada Kamis 25 Juni 2026.

Melalui program ini, Pemerintah Kota Pekanbaru menanggung biaya pendidikan siswa di 23 SMP swasta dan 15 Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang telah bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Keterbatasan kuota sekolah negeri setiap tahun disebut menjadi tantangan utama dalam penerimaan siswa baru. Kondisi tersebut kerap membuat sebagian orang tua kesulitan mendapatkan tempat bagi anak mereka di sekolah negeri.

“Program ini menjadi solusi konkret bagi masyarakat yang anaknya tidak tertampung di sekolah negeri maupun yang terkendala biaya pendidikan. Pemerintah telah membuka ruang yang lebih luas agar seluruh anak tetap bisa melanjutkan sekolah,” kata Sabarudi.

Kebijakan ini juga dinilai mencerminkan fokus pemerintah yang tidak hanya pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada penguatan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan.

“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Ketika pemerintah hadir menanggung biaya sekolah anak-anak yang membutuhkan, maka manfaatnya akan dirasakan dalam jangka panjang melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Pekanbaru,” tutur Sabarudi.

Sabarudi menekankan pentingnya keberlanjutan program serta sosialisasi yang lebih masif agar masyarakat memahami adanya fasilitas pendidikan gratis melalui sekolah mitra pemerintah.

“Jangan sampai ada masyarakat yang belum mengetahui program ini. Sosialisasi harus terus diperkuat agar orang tua yang anaknya tidak tertampung di sekolah negeri tidak panik karena pemerintah sudah menyiapkan alternatif sekolah yang biayanya ditanggung,” ungkap Sabarudi.

Selain akses, kualitas pembelajaran di sekolah mitra juga harus tetap dijaga agar tujuan program tidak hanya sekadar menampung siswa, tetapi juga menghasilkan lulusan yang berkualitas.

“Yang terpenting bukan hanya akses pendidikan yang terbuka, tetapi juga kualitas pendidikan yang diterima anak-anak harus tetap terjaga,” ucap Sabarudi.