RRI.CO.ID,Pekanbaru – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) serta Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK), mengikuti kegiatan Policy Talks bertajuk “Strategi Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan dalam Siklus Kebijakan Publik” yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa 23 Juni 2026.

Kegiatan ini menjadi wadah penguatan kompetensi bagi para analis kebijakan dalam mendukung penyusunan kebijakan publik yang berkualitas, adaptif, dan berbasis bukti.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, Anthonius M. Ayorbaba, yang menegaskan bahwa penguatan kapasitas Analis Kebijakan merupakan langkah strategis dalam menghasilkan kebijakan yang mampu menjawab tantangan pembangunan dan kebutuhan masyarakat secara efektif. Menurutnya, kebijakan yang baik harus lahir dari proses analisis yang komprehensif, didukung data yang valid, serta mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sesi pertama menghadirkan Dr. Septinus Saa, S.Sos., M.Si., akademisi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan konsep dasar kebijakan publik sebagai pilihan tindakan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan publik. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan harus dirumuskan melalui proses analisis yang sistematis dan berbasis data agar mampu menghasilkan alternatif solusi yang tepat bagi para pengambil keputusan.

Lebih lanjut, Dr. Septinus menguraikan tahapan siklus kebijakan publik yang meliputi agenda setting, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, hingga evaluasi kebijakan. Menurutnya, keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas analisis pada setiap tahapan tersebut, termasuk kemampuan mengidentifikasi masalah secara tepat, melibatkan partisipasi publik, serta melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap dampak kebijakan yang dihasilkan.

Pada sesi berikutnya, Ir. Bima Haria Wibisana, M.SIS., Ph.D., Analis Kebijakan Ahli Utama Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, menyampaikan materi bertajuk “Dari Opini ke Keputusan: Mengapa Analisis Kebijakan Menentukan Nasib Bangsa.” Dalam paparannya, ia menegaskan bahwa kebijakan publik tidak boleh dibangun semata-mata berdasarkan opini, melainkan harus didukung oleh analisis yang kuat, pemanfaatan data yang akurat, dan kemampuan membaca perubahan lingkungan strategis yang terus berkembang.

Bima Haria Wibisana juga menyoroti pentingnya kemampuan berpikir strategis bagi seorang Analis Kebijakan. Menurutnya, analis kebijakan harus mampu mengidentifikasi isu prioritas yang memiliki dampak besar terhadap organisasi maupun masyarakat. Dengan demikian, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan tidak hanya menyelesaikan persoalan saat ini, tetapi juga mampu mengantisipasi tantangan di masa depan. Diskusi dan sesi tanya jawab berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan terkait penguatan kompetensi analis kebijakan serta implementasi kebijakan berbasis bukti di lingkungan Kementerian Hukum.

Partisipasi aktif Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, beserta jajaran dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen Kanwil Kemenkum Riau untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan.

"Melalui penguatan kompetensi Analis Kebijakan, ini diharapkan kebijakan yang disusun semakin akuntabel, adaptif, dan mampu mendukung terwujudnya pelayanan hukum yang berkualitas bagi masyarakat," katanya.