Riau Perkuat Sinergi Reforma Agraria untuk Dorong Pemerataan dan Kepastian Lahan

RRI.CO.ID, Pekanbaru - Pemerintah Provinsi Riau terus mendorong percepatan pelaksanaan reforma agraria sebagai upaya mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan kepastian pengelolaan lahan. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang digelar di Pekanbaru, Kamis 18 Juni 2026.

Rapat tersebut dihadiri perwakilan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan reforma agraria di Provinsi Riau. Kehadiran berbagai pihak dinilai menjadi modal penting dalam menyatukan langkah untuk menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan yang masih dihadapi masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan bahwa reforma agraria merupakan salah satu program strategis yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Menurutnya, pengelolaan dan pemanfaatan tanah harus dilakukan secara adil agar mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat.

"Tanah bukan hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, budaya, bahkan stabilitas daerah. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara bijaksana dan berkeadilan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat," ujar SF Hariyanto.

Ia menjelaskan bahwa reforma agraria tidak hanya berorientasi pada penataan aset pertanahan, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat akses ekonomi masyarakat. Melalui program tersebut, pemerintah berupaya membuka peluang yang lebih besar bagi masyarakat dalam memanfaatkan lahan secara produktif dan berkelanjutan.

"Reforma agraria tidak berhenti pada legalisasi atau penataan lahan semata. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi dari tanah yang dimiliki sehingga mampu meningkatkan taraf hidup mereka," katanya.

SF Hariyanto menegaskan bahwa keberhasilan reforma agraria membutuhkan dukungan dan kerja sama lintas sektor. Oleh sebab itu, forum koordinasi ini menjadi sarana untuk memperkuat sinkronisasi program, menyelaraskan kebijakan, serta mencari solusi terhadap berbagai hambatan yang masih ditemukan di lapangan.

"Kita perlu membangun koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait, dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan kolaborasi yang baik, pelaksanaan reforma agraria dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran," ungkapnya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya keterpaduan antara reforma agraria dan kebijakan tata ruang. Menurutnya, kedua aspek tersebut harus berjalan beriringan agar mampu memberikan kepastian hukum, kepastian pemanfaatan lahan, dan kepastian pembangunan bagi masyarakat maupun dunia usaha.

"Sinkronisasi antara reforma agraria dan tata ruang harus terus diperkuat. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan lebih terarah, konflik pemanfaatan lahan dapat diminimalkan, dan masyarakat memperoleh kepastian dalam memanfaatkan ruang yang tersedia," jelas SF Hariyanto.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Riau berharap pelaksanaan reforma agraria dapat semakin optimal, khususnya dalam mengidentifikasi potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), memperkuat akses ekonomi masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

"Dengan komitmen bersama dan kerja sama yang kuat, reforma agraria dapat menjadi instrumen penting untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Riau yang inklusif dan berkelanjutan," katanya.