RRI.CO.ID, Pekanbaru - Komisi II DPRD Provinsi Riau menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop UKM) Riau untuk membahas sejumlah program yang belum dapat direalisasikan pada triwulan kedua tahun 2026. Pertemuan tersebut menyoroti hambatan pelaksanaan program yang dinilai perlu segera diatasi agar tidak mengganggu capaian target pembangunan daerah.

Anggota Komisi II DPRD Riau, Ginda Burnama, menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari Kepala Disperindag Riau, tertundanya beberapa program tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran daerah. Kondisi fiskal yang terbatas membuat sejumlah rencana kerja belum dapat dijalankan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Ada beberapa program yang belum berjalan dan tadi kita bahas bersama bahwa hal ini karena adanya keterbatasan anggaran,” ujar Ginda Burnama, Selasa 16 Juni 2026.

Selain membahas keterlambatan program, Komisi II DPRD Riau juga menyoroti dinamika harga bahan pangan di pasar tradisional yang berpotensi mengalami fluktuasi. DPRD mendorong Disperindag untuk meningkatkan langkah pengawasan dan intervensi harga agar tidak terjadi lonjakan yang dapat membebani masyarakat.

Ginda menegaskan pihak Disperindag telah menyatakan komitmennya untuk kembali melakukan pemantauan pasar secara berkala serta mengintensifkan pelaksanaan pasar murah sebagai upaya stabilisasi harga pangan di tingkat konsumen.

“Disperindag juga sudah menyatakan komitmen akan kembali meninjau dan menggencarkan pasar murah untuk invasi harga pangan yang melonjak,” tambahnya.

Ia juga menyampaikan bahwa secara umum kondisi harga pangan di Provinsi Riau masih tergolong stabil. Ke depan, DPRD akan terus memperkuat koordinasi dengan Disperindag, Bulog, dan instansi terkait lainnya guna menjaga kestabilan pasokan dan harga kebutuhan pokok di daerah.