RRI.CO.ID, Pekanbaru - Kasus penggelembungan harga (mark up) seragam siswa pada jenjang SMA di Provinsi Riau memicu reaksi keras dari kalangan legislatif. Komisi V DPRD Provinsi Riau memperingatkan dengan tegas agar praktik pungutan liar bermodus pengadaan baju sekolah tersebut dihentikan total dan tidak boleh terulang pada tahun-tahun ajaran berikutnya.
Warning Keras dari Parlemen Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, meminta Dinas Pendidikan (Disdik) serta Pemerintah Provinsi Riau memperketat fungsi kontrol di lapangan agar celah manipulasi anggaran serupa bisa ditutup rapat. Terkait sanksi bagi sekolah yang melanggar, politisi yang akrab disapa Engah ini meminta pertanggungjawaban mutlak.
"Kasus mark up seragam sekolah ini jangan sampai terjadi lagi. Kalau disuruh kembalikan ya kembalikan," tegas Indra Gunawan Eet, Senin 8 Juni 2026.
Pihak DPRD Riau mengapresiasi langkah cepat Pemprov Riau yang telah memproses temuan ini. Pihak sekolah yang terbukti bersalah diwajibkan memulangkan seluruh dana kelebihan bayar tersebut langsung kepada orang tua atau wali murid selaku korban.
Puluhan Sekolah Terjaring, Target Penyelesaian Seminggu Berdasarkan data pemeriksaan sebelumnya, tercatat ada 31 SMA yang terbukti secara sah memanipulasi harga seragam sekolah. Akumulasi dana yang berhasil dihimpun dari praktik ilegal di puluhan sekolah tersebut menyentuh angka Rp566.265.000.
Pemerintah daerah tidak memberikan kelonggaran waktu bagi pihak sekolah untuk menahan uang pungutan tersebut. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat Riau, Jondra Jayaputra Manurung, menginstruksikan agar proses pengembalian dana diselesaikan dalam waktu dekat tanpa penundaan.
"Kita minta secepatnya dikembalikan, minggu ini harus tuntas," ujar Jondra Jayaputra Manurung.
Dengan adanya sanksi pengembalian ini, Disdik Riau diharapkan dapat mengevaluasi kinerja para kepala sekolah yang terlibat guna mengembalikan marwah institusi pendidikan di Bumi Lancang Kuning.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....