Bidik Kenaikan PAD, DPRD Riau Wajibkan Direksi Baru BUMD Beri Bukti Nyata

RRI.CO.ID, Pekanbaru - Jajaran pimpinan baru Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau kini memikul tanggung jawab besar. Komisi III DPRD Riau menegaskan akan menerapkan pengawasan ketat, tidak hanya pada tahapan rekrutmen, tetapi juga pada pembuktian kinerja direksi terpilih agar perusahaan daerah mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal.

Integritas dan Kapasitas sebagai Syarat Mutlak Ketua Komisi III DPRD Riau, H Edi Basri, mengingatkan bahwa proses seleksi pimpinan BUMD tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif. Melalui evaluasi bersama Biro Hukum Setdaprov Riau, dewan meminta laporan rinci mengenai transparansi rekrutmen yang sudah berjalan maupun yang sedang berlangsung.

"Kami ingin memastikan seluruh proses seleksi berjalan sesuai aturan dan regulasi yang berlaku. Karena itu kami meminta penjelasan langsung dari Biro Hukum terkait seluruh tahapan yang sudah dilaksanakan," ujar Edi Basri pada Senin 8 Juni 2026.

Sorotan juga diarahkan pada susunan Panitia Seleksi (Pansel) di empat BUMD, yakni PT SPR, PT Riau Petroleum, PT PER, dan PT Jamkrida Riau. Keberadaan unsur politisi maupun kedekatan kandidat dengan pihak pemerintah dinilai bukan masalah, selama objektivitas tetap dijaga. Edi menekankan bahwa keputusan akhir harus murni bersandar pada hasil asesmen dan rekam jejak.

"Kalaupun ada orang-orang yang dekat dengan pemerintah, itu sah-sah saja. Tetapi kompetensi harus lebih diutamakan. Karena kemampuan seseoranglah yang menentukan apakah dia mampu membawa perusahaan menjadi lebih baik atau tidak," tegas legislator asal Daerah Pemilihan Kampar tersebut.

Tuntutan Kinerja di Tahun Pertama Saat ini, proses rekrutmen telah menghasilkan sejumlah pimpinan baru. Muhammad Haris dipercaya menakhodai PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) sebagai Direktur. Di sektor migas, PT Riau Petroleum kini diperkuat oleh Fajar Muhardi selaku Direktur Operasional dan Ganesya Varandra di posisi Direktur Keuangan.

Meski telah resmi menjabat lewat RUPS-LB, tugas mereka baru saja dimulai. Komisi III segera menjadwalkan pemanggilan bagi para direksi baru ini untuk mencocokkan visi-misi yang disampaikan saat seleksi dengan rencana kerja riil di lapangan.

"Nanti para pimpinan yang sudah ditetapkan akan kami undang. Kami ingin melihat kembali visi dan misi mereka serta memastikan itu bukan sekadar presentasi saat seleksi, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kinerja nyata," kata Edi.

Siap Evaluasi di Tengah Jalan DPRD Riau menyadari bahwa tantangan ekonomi dan iklim bisnis ke depan sangat kompetitif. Jabatan direksi ini adalah amanah publik yang berdampak langsung pada keuangan daerah. Jika pimpinan baru tersebut gagal memenuhi target atau tidak menunjukkan progres positif, DPRD tidak segan untuk turun tangan.

"Ini bukan jabatan untuk pamer. BUMD membawa amanah rakyat. Kalau kinerjanya tidak baik, tentu harus dievaluasi. Bahkan evaluasi bisa dilakukan di tengah jalan jika memang diperlukan," pungkasnya.