RRI.CO.ID, Pekanbaru – Peluncuran Forum DPR RI Asal Daerah Pemilihan (Dapil) Riau menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan wakil rakyat di tingkat pusat guna mempercepat pembangunan dan pemerataan infrastruktur di Provinsi Riau. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Auditorium Lantai 8 Menara Lancang Kuning, Pekanbaru, Senin 8 Juni 2026.

Forum ini diharapkan menjadi wadah koordinasi dan komunikasi yang efektif untuk memperjuangkan berbagai kebutuhan pembangunan daerah di tingkat nasional. Sejumlah isu prioritas yang menjadi perhatian bersama meliputi peningkatan konektivitas antarwilayah, pengendalian banjir, pengembangan kawasan industri, hingga percepatan pembangunan kawasan pesisir dan kepulauan.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan bahwa meskipun sejumlah indikator pembangunan Riau saat ini berada di atas rata-rata nasional, masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi secara bersama-sama.

Menurutnya, kesenjangan pembangunan antarwilayah, peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia, pengurangan angka pengangguran, serta penguatan konektivitas menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius.

"Riau memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Namun percepatan pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah. Dibutuhkan dukungan yang kuat dari pemerintah pusat dan sinergi seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan merata," ujar SF Hariyanto.

SF Hariyanto menjelaskan, Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan sejumlah program prioritas yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat, di antaranya pembangunan konektivitas wilayah pesisir dan perbatasan, peningkatan ruas jalan strategis, pengendalian banjir di Pekanbaru dan Dumai, serta pengembangan kawasan industri dan hilirisasi sektor unggulan.

"Percepatan pembangunan membutuhkan dukungan pemerintah pusat karena kebutuhan anggaran infrastruktur jauh melebihi kemampuan APBD daerah. Sebagai contoh, kebutuhan anggaran untuk meningkatkan kemantapan jalan provinsi diperkirakan mencapai sekitar Rp24,7 triliun," jelasnya.

Sementara, Anggota Komisi X DPR RI, Karmila Sari, menyambut positif pembentukan Forum DPR RI Asal Dapil Riau. Menurutnya, forum tersebut menjadi langkah konkret untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan anggota DPR RI dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Riau.

"Forum ini menjadi ruang bersama untuk menyatukan berbagai kebutuhan pembangunan daerah agar lebih terarah, terkoordinasi, dan memiliki daya dorong yang lebih kuat dalam memperoleh dukungan program maupun anggaran dari pemerintah pusat," kata Karmila.

Karmila menegaskan percepatan pembangunan di Riau memerlukan kolaborasi seluruh pihak. Karena itu, komunikasi yang intensif antara pemerintah daerah dan anggota DPR RI harus terus dibangun agar berbagai aspirasi masyarakat dapat dikawal hingga tingkat pengambilan kebijakan nasional.

"Melalui forum ini, kita memiliki ruang yang lebih baik untuk menyerap dan mengawal berbagai kebutuhan pembangunan daerah. Kami di DPR RI siap memperjuangkan aspirasi masyarakat Riau agar dapat terakomodasi dalam program-program pemerintah pusat," tegasnya.

Karmila berharap Forum DPR RI Asal Dapil Riau tidak hanya menjadi wadah diskusi, tetapi juga mampu menghasilkan langkah-langkah konkret yang berdampak langsung terhadap pembangunan daerah, khususnya di bidang infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemerataan pembangunan.

"Kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPR RI menjadi modal penting untuk mempercepat terwujudnya pembangunan yang merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau," tuturnya.