Antrian Roro Dumai-Rupat Viral, DPRD Riau Usulkan Sistem Online

RRI.CO.ID, Pekanbaru - Video dan laporan warga terkait antrean panjang di Pelabuhan Roro Dumai-Rupat, Kabupaten Bengkalis, kembali ramai dibahas di media sosial. Sejumlah penumpang mengaku menunggu berjam-jam, bahkan seharian, hanya untuk menyeberang ke Rupat.

Muncul dugaan dari masyarakat bahwa beberapa kendaraan tertentu diduga diprioritaskan masuk ke kapal lebih cepat dibanding kendaraan lain yang sudah lebih dulu antre. Hal ini menimbulkan kekecewaan luas di kalangan pengguna jasa penyeberangan.

Menanggapi keluhan tersebut, Anggota DPRD Riau dari dapil Bengkalis, Dumai, dan Meranti, Khairul Umam, menyatakan sudah menerima laporan dari warga Rupat.

“Di Dumai-Rupat yang beberapa hari terakhir ini viral, diduga ada permainan di sana. Saya memang beberapa hari lalu mendapat telepon dari kawan-kawan di Rupat terkait masalah ini,” ujarnya, Selasa 2 Juni 2026.

Namun, Khairul Umam mengaku belum melakukan klarifikasi resmi. Ia menegaskan, jika persoalan ini berlanjut, DPRD akan memanggil Dinas Perhubungan sebagai mitra untuk membahas persoalan antrian tersebut.

“Kalau ini jadi masalah, kita panggil Dishub, duduk bersama. Kalau ada masalah sebenarnya, tentu tidak ingin kejadian seperti ini terjadi,” tegasnya.

Politisi PKS ini mendorong agar sistem penyeberangan Dumai-Rupat lebih tertib dan adil, mencontoh pelabuhan Bakauheni–Merak. Ia menekankan, pengaturan layanan penyeberangan berada di kewenangan provinsi, sehingga perlu koordinasi dengan Dishub, Pemkot Dumai, dan Pemkab Bengkalis.

“Kalau bisa, sistem ditertibkan seperti Bakauheni, Merak. Kewenangan provinsi harus bekerja sama dengan Dishub dan Dumai-Bengkalis,” jelasnya.

Khairul Umam juga memperingatkan, jika dugaan penyerobotan antrean terbukti, tindakan tegas harus diambil. Ia menyebut persoalan ini sebagai “bom waktu” karena ketidakadilan bisa memicu kemarahan publik.

Sebagai solusi jangka panjang, ia menyarankan penerapan sistem pemesanan tiket online dan antrian berbasis jadwal, sehingga masyarakat tidak perlu lagi menunggu berjam-jam.

“Sistem online, booking, harus komprehensif dan infrastrukturnya disiapkan agar siapa yang berhak bisa antre sesuai jadwal,” pungkasnya.