DPRD Riau Desak Hapus Stigma Sekolah Favorit di Penerimaan Siswa Baru
- 18 Mei 2026 07:57 WIB
- Pekanbaru
RRI.CO.ID, Pekanbaru - Sengkarut Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA dan SMK di Provinsi Riau seolah menjadi lagu lama yang terus berulang setiap pergantian tahun ajaran. Menyoroti problematika tahunan pada seleksi jalur zonasi, afirmasi, prestasi, maupun mutasi edisi 2026/2027 ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau mendesak adanya perombakan sistem guna menghapus ketimpangan kualitas pendidikan.
Sorotan tajam datang dari Anggota Komisi V DPRD Riau, Adrias. Berbekal pengalamannya sebagai mantan kepala sekolah, ia melihat mekanisme seleksi yang berjalan saat ini secara tidak langsung masih memelihara kasta atau label "sekolah unggulan". Pasalnya, peserta didik dengan nilai akademik tinggi cenderung mengelompok dan menumpuk di instansi pendidikan tertentu saja.
"Sistem yang membiarkan siswa-siswa berprestasi berkumpul di satu titik ini justru sangat berbahaya. Efeknya, jurang pemisah kualitas antara satu sekolah dengan sekolah lainnya akan semakin melebar dan timpang," tegas Adrias pada Minggu 17 Mei 2026.
Sebagai solusi, Adrias menawarkan skema pembauran kapasitas akademik. Idealnya, anak-anak yang berdomisili di satu kawasan bisa langsung diserap habis oleh sekolah terdekat di lingkungan mereka, tanpa perlu berebut kursi ke wilayah lain demi mengejar sekolah favorit. Pemerataan ini mewajibkan setiap sekolah memiliki persentase campuran antara murid berprestasi dan murid dengan kemampuan standar.
"Kalau individu yang pintar-pintar hanya disatukan di satu tempat, kasihan murid yang lain karena kehilangan sosok pemicu semangat. Sebaliknya, jika mereka dibaurkan dalam satu kelas, akan tercipta ekosistem belajar yang saling memotivasi ke arah yang jauh lebih baik," ungkap Adrias.
Selain urusan distribusi kecerdasan, masalah krisis infrastruktur juga menjadi perhatian serius. Istri dari Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau ini menilai jumlah ketersediaan kursi SMA negeri saat ini sudah tidak sebanding dengan ledakan populasi penduduk, khususnya di kawasan padat seperti Kota Pekanbaru.
"Keterbatasan gedung ini membuat banyak anak kesulitan mencari tempat belajar. Minimal pemerintah harus membangun fasilitas baru untuk mencapai angka ideal, setidaknya menggenapkan menjadi sekitar 20 sekolah negeri dari yang ada saat ini, agar daya tampungnya memadai," urainya.
Kendati mendesak penambahan gedung baru, Adrias tetap memberikan catatan penting bagi pemerintah daerah. Ekspansi sekolah negeri harus dikalkulasi secara matang agar tidak mematikan napas sekolah-sekolah swasta. Menurutnya, pemerataan pendidikan sejati bukan hanya soal distribusi siswa, melainkan juga menjaga keseimbangan agar lembaga pendidikan negeri dan swasta sama-sama mendapatkan kuota rombongan belajar (rombel) yang adil.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....