RRI.CO.ID, Pekanbaru - Perjuangan mewujudkan Daerah Istimewa Riau (DIR) terus berlanjut meski telah memasuki satu tahun sejak pertama kali dideklarasikan oleh berbagai elemen masyarakat di Riau. Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (BPP DIR) memastikan komitmen memperjuangkan status istimewa bagi Riau tetap berjalan secara konstitusional dan terukur.

Ketua BPP DIR yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil mengatakan perjuangan tersebut merupakan amanah masyarakat yang hingga kini terus mendapat dukungan luas dari berbagai organisasi dan tokoh di Riau.

“Kita tetap memperjuangkannya karena ini amanah masyarakat. Perjuangan ini dilakukan dengan pendekatan yang tenang dan berdasarkan akal sehat,” ujarnya Senin 11 Mei 2026.

Menurutnya, hingga saat ini sekitar 130 organisasi masyarakat di Riau telah menyatakan dukungan terhadap perjuangan DIR. Berbagai tahapan juga telah dilakukan, mulai dari penyusunan naskah akademik hingga penyerahan rancangan undang-undang kepada DPR RI.

Ia menjelaskan, saat ini fokus perjuangan diarahkan pada penguatan substansi dan konsolidasi dukungan masyarakat agar gagasan Daerah Istimewa Riau semakin matang secara akademik maupun politik.

Dalam waktu dekat, BPP DIR bersama sejumlah elemen masyarakat juga berencana menggelar refleksi setahun perjuangan DIR yang pertama kali digaungkan pada 20 Mei 2025 lalu.

Perjuangan tersebut bermula dari forum sembang masyarakat yang digelar LAMR di Balai Adat Melayu Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, pada Mei 2025. Saat itu, tokoh adat, organisasi masyarakat, mahasiswa hingga tokoh agama sepakat bahwa Riau dinilai layak menyandang status daerah istimewa.

Forum tersebut juga melahirkan kesepakatan agar LAMR memimpin perjuangan sekaligus membentuk tim khusus penyusunan naskah akademik Daerah Istimewa Riau.

Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat LAMR, Marjohan, menyebut perjuangan DIR berangkat dari sejarah panjang kontribusi Riau terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurutnya, kerajaan-kerajaan Melayu di Riau dahulu secara sukarela bergabung dengan NKRI serta menyerahkan berbagai aset dan sumber daya yang turut menopang ekonomi nasional.

“Kita ingin marwah dan hak-hak daerah tetap diperhatikan dalam bingkai NKRI,” katanya.

Selain penguatan nilai budaya Melayu, perjuangan DIR juga diarahkan untuk mendorong kewenangan daerah yang lebih luas dalam pengelolaan sumber daya alam, pelestarian adat, hingga pembangunan berbasis kearifan lokal.

Sebelumnya, pada Oktober 2025, naskah akademik dan draf RUU Daerah Istimewa Riau telah diserahkan kepada DPRD Riau sebagai bagian dari langkah formal perjuangan tersebut.

Datuk Seri Taufik menegaskan perjuangan DIR bukan bertujuan memisahkan diri dari NKRI, melainkan upaya konstitusional untuk memperkuat posisi dan hak daerah dalam sistem pemerintahan nasional.

“Ini perjuangan yang sah dan bermartabat demi masa depan Riau yang lebih baik,” tegasnya.