RRI.CO.ID, Indragiri Hilir - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan evaluasi 10 Program Pokok PKK sekaligus penguatan kelembagaan desa di Tembilahan pada 5–6 Mei 2026.

Kegiatan ini diikuti oleh pengurus dan kader PKK dari berbagai desa dan kelurahan se-Kabupaten Indragiri Hilir. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Indragiri Hilir, Safarina Tantawi.

Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kapasitas kader PKK dalam menjalankan 10 program pokok PKK, sekaligus memperkuat peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam pembangunan.

Kepala Dinas PMD Indragiri Hilir, Yuliargo, dalam pemaparannya menjelaskan LKD dibentuk atas prakarsa pemerintah desa bersama masyarakat dengan memenuhi sejumlah persyaratan, seperti berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, berkedudukan di wilayah setempat, memberikan manfaat bagi masyarakat, memiliki kepengurusan tetap, serta tidak berafiliasi dengan partai politik.

“Lembaga Kemasyarakatan Desa harus mampu menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa hubungan kerja antara LKD dan pemerintah desa bersifat kemitraan, dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersifat konsultatif, serta dengan lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif.

Sementara itu, pelaksanaan 10 program pokok PKK tetap menjadi fokus utama dalam kegiatan ini, di antaranya pengembangan kehidupan berkoperasi, pelestarian lingkungan hidup, serta perencanaan sehat dalam keluarga.

“Melalui program PKK, diharapkan kesejahteraan keluarga dan kualitas hidup masyarakat dapat terus meningkat,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kapasitas kader PKK semakin meningkat serta mampu mengoptimalkan peran kelembagaan desa dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir.