RRI.CO.ID, Pekanbaru - Penyesuaian tarif bahan bakar minyak kategori umum atau tidak bersubsidi di seluruh wilayah Provinsi Riau kini menimbulkan kekhawatiran baru. Kebijakan ini dinilai berpotensi memicu lonjakan permintaan secara mendadak terhadap jenis BBM bersubsidi dalam skala yang cukup besar.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, Tekad Indra Pradana Abidin, mengungkapkan pergeseran pola pemakaian ini dapat memberikan tekanan berat pada ketersediaan persediaan yang ada di lapangan.
Menurutnya, kenaikan biaya pembelian bahan bakar jenis premium atau nonsubsidi kemungkinan besar akan membuat warga dari golongan berpenghasilan menengah beralih menggunakan bahan bakar yang harganya ditanggung pemerintah, demi menekan pengeluaran rumah tangga.
“Begitu harga bahan bakar umum naik, tak sedikit warga dari kalangan menengah yang akhirnya berpindah ke jenis yang bersubsidi. Hal ini jelas membawa dampak pada keseimbangan jumlah pasokan yang tersedia,” ujarnya pada Selasa 5 Mei 2026.
Ia mengingatkan, jika kondisi ini tidak segera diantisipasi dengan langkah-langkah yang tepat, maka dampak yang muncul adalah terbentuknya antrean panjang kembali di berbagai titik pengisian bahan bakar.
“Kalau tidak diatur dan dikendalikan sejak awal, masyarakat akan berebut mencari BBM bersubsidi. Hal ini terjadi karena jumlah persediaan tidak sebanding dengan tingginya permintaan yang datang serentak,” tegasnya.
Mengacu pada catatan resmi dari manajemen Pertamina Patra Niaga, tercatat bahwa harga sejumlah varian BBM nonsubsidi di wilayah Riau telah mengalami perubahan tarif. Adapun rincian harga terbarunya adalah Pertamax Turbo dijual seharga Rp20.750 per liter, Dexlite senilai Rp27.150 per liter, serta Pertamina Dex dibanderol seharga Rp29.100 per liter.
Tekad menilai keputusan kenaikan harga ini harus disikapi dengan kesiapan yang matang dari semua pihak. Hal ini penting dilakukan mengingat beberapa waktu lalu warga di wilayah Kota Pekanbaru sempat mengalami kesulitan mendapatkan pasokan bahan bakar hingga terpaksa mengantre berjam-jam di sejumlah pom bensin.
“Baru beberapa waktu lalu warga merasakan betapa sulitnya mencari pasokan BBM. Kondisi ini harus menjadi perhatian utama agar masalah serupa tidak terulang kembali di masa mendatang,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menyampaikan dampak dari kenaikan harga bahan bakar ini tidak hanya dirasakan oleh sektor transportasi semata, namun juga berpotensi menurunkan kemampuan ekonomi serta kemampuan membeli barang kebutuhan pokok di kalangan masyarakat luas.
Karena alasan itulah, ia mendesak pihak pemerintah daerah untuk memperketat sistem pemantauan dan pengawasan pada jalur penyaluran BBM bersubsidi. Hal ini dilakukan agar penggunaannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang sebenarnya tidak berhak menerimanya.
“Pemantauan penyaluran harus diperkuat dan diawasi dengan ketat, supaya manfaat bantuan harga ini benar-benar dirasakan oleh warga yang paling membutuhkan dukungan ekonomi,” pungkasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....