RRI.CO.ID, Kuantan Singingi - Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menggelar exit meeting pemeriksaan terperinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 bersama Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau di Ruang Rapat Wakil Bupati, Kamis 30 April 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Kuansing H. Muklisin, Sekretaris Daerah Zulkarnain, ST., M.Si, para asisten, staf ahli bupati, serta kepala perangkat daerah terkait.

Dalam pertemuan itu, tim BPK menyampaikan bahwa pemeriksaan akan berakhir pada 2 Mei 2026. BPK juga menjelaskan bahwa konsep hasil pemeriksaan tahun ini sedikit berbeda dibandingkan tahun sebelumnya sehingga diharapkan dapat diterima dengan baik guna memperlancar proses penyelesaian laporan.

Selain itu, BPK menyoroti rendahnya tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya yang masih berada di bawah 80 persen. Dari total 1.326 rekomendasi yang telah diberikan, pemerintah daerah diminta segera mempercepat penyelesaiannya agar rasio tindak lanjut meningkat secara signifikan.

Secara umum, hasil pemeriksaan tahun ini dinilai tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Meski tidak ditemukan persoalan yang signifikan dari sisi nilai, BPK tetap memberikan sejumlah catatan penting, terutama terkait pengelolaan aset daerah.

Beberapa temuan yang menjadi perhatian antara lain masih adanya aset daerah yang dikuasai pegawai pensiun namun belum dikembalikan, serta administrasi pinjam pakai aset yang belum lengkap. BPK juga menegaskan pentingnya penataan administrasi aset dan memastikan seluruh realisasi belanja modal tercatat sebagai aset daerah.

Dalam aspek keuangan, kondisi fiskal daerah juga dinilai perlu mendapat perhatian, khususnya terkait upaya pemulihan keuangan daerah dan pengendalian utang. Pemerintah daerah diminta terus memperkuat koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain menyampaikan apresiasi atas masukan dan koreksi yang diberikan BPK selama proses pemeriksaan berlangsung. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan serta memperkuat komunikasi bersama BPK, Inspektorat, dan BPKAD.

“Kami berkomitmen segera menindaklanjuti seluruh catatan yang diberikan serta memperkuat koordinasi agar proses penyelesaian laporan berjalan optimal,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kuansing H. Muklisin menyampaikan terima kasih atas pendampingan dan kerja sama yang diberikan Tim BPK selama pemeriksaan berlangsung. Ia meminta seluruh kepala OPD serius dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi agar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat terus dipertahankan.

“Mempertahankan opini WTP yang telah diraih sejak tahun 2009 tentu bukan hal mudah. Karena itu, seluruh OPD harus serius menindaklanjuti setiap catatan yang diberikan,” tegasnya.

Muklisin juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperbaiki kualitas pelayanan publik dan tata kelola administrasi pemerintahan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Exit meeting tersebut ditutup dengan harapan agar sinergi antara BPK dan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terus terjalin dengan baik demi mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.