RRI.CO.ID, Indagiri Hiir - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar secara virtual pada Senin 27 April 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di e-Bilik Diskominfopers Inhil dan diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai upaya memperkuat sinergi pengendalian inflasi di seluruh daerah.

Rakor ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsir Tohir, serta dihadiri Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, Ateng Hartono, yang memaparkan perkembangan inflasi nasional hingga Maret 2026. Dalam pemaparannya disebutkan bahwa inflasi year to date (y-to-d) mencapai 0,94 persen, masih berada di bawah target inflasi nasional tahun 2026 sebesar 2,5±1 persen.

Ia menjelaskan, meskipun angka tersebut lebih tinggi dibanding periode yang sama pada tahun 2023 hingga 2025, capaian inflasi saat ini masih lebih rendah dibandingkan Maret 2022.

“Inflasi secara umum masih terkendali dan berada dalam rentang target nasional,” jelasnya.

Selain itu, perkembangan harga sejumlah komoditas per 24 April 2026 turut menjadi perhatian. Harga daging sapi tercatat Rp139.053 per kilogram atau 0,68 persen di bawah harga acuan, meski mengalami kenaikan sekitar 0,29 persen dibandingkan pekan sebelumnya. Sementara itu, minyak goreng Minyakita berada di angka Rp15.889 per kilogram atau 1,21 persen di atas harga eceran tertinggi (HET), meskipun mengalami penurunan sekitar 0,58 persen.

Untuk komoditas lain, harga gula konsumsi tercatat Rp18.320 per kilogram atau 4,69 persen di atas harga acuan, dengan kenaikan sekitar 0,13 persen. Sedangkan harga beras medium di zona 3 mencapai Rp17.497 per kilogram atau 12,89 persen di atas HET, dan beras premium mencapai Rp19.964 per kilogram atau 26,35 persen di atas HET.

Staf Ahli Sekretariat Daerah Kabupaten Inhil, TM Syaifullah, menegaskan keikutsertaan pemerintah daerah dalam rakor ini sebagai bentuk komitmen menjaga stabilitas harga.

“Kami terus berupaya memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi barang di daerah,” ujarnya.

Melalui rakor ini, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan langkah strategis dalam mengendalikan inflasi, khususnya pada komoditas pangan utama. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilitas ekonomi daerah.