RRI.CO.ID, Kampar - Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, menerima audiensi Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, Evenri Sihombing dalam rangka membahas tindak lanjut Laporan Eksekutif Daerah serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Selasa 21 April 2026. Pertemuan berlangsung di ruang rapat lantai 3 Kantor Bupati Kampar.

Audiensi tersebut turut dihadiri para asisten serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait dengan pembahasan strategis tersebut. Pertemuan ini menjadi wadah untuk memperkuat sinergi dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah.

Dalam kesempatan itu, Ahmad Yuzar menyampaikan apresiasi atas peran BPKP sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Kami menyambut baik masukan dan rekomendasi dari BPKP sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, khususnya pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan PAD,” ujarnya.

Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Eksekutif Daerah guna meningkatkan kinerja pemerintahan secara menyeluruh.

“Kami berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi sebagai langkah perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintah daerah,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya inovasi serta pemanfaatan potensi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Menurutnya, kolaborasi dengan BPKP dapat memberikan arah dan strategi yang tepat.

“Kami berharap melalui kolaborasi ini, potensi pendapatan daerah dapat digali secara optimal dan berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Evenri Sihombing, menyampaikan kesiapan pihaknya untuk terus mendampingi Pemerintah Kabupaten Kampar dalam implementasi rekomendasi serta penguatan sistem pengelolaan keuangan.

“Kami siap memberikan pendampingan dan pengawasan agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan sesuai ketentuan,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan optimalisasi PAD dapat dilakukan melalui peningkatan efektivitas pemungutan, digitalisasi sistem, serta penguatan pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah.

“Optimalisasi PAD perlu didukung dengan sistem yang efektif, digitalisasi, serta pengawasan yang kuat,” jelasnya.

Melalui audiensi ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara Pemerintah Kabupaten Kampar dan BPKP Provinsi Riau dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pendapatan daerah.