RRI.CO.ID, Pekanbaru - Penerapan sistem kerja Work From Home (WFH) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tidak mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat. Memasuki pekan kedua pelaksanaan, layanan publik, khususnya di sektor perpajakan, tetap berjalan normal.

Di sejumlah unit pelayanan Samsat, aktivitas wajib pajak terlihat tetap ramai. Masyarakat datang untuk menunaikan kewajiban pajak dengan tertib, baik melalui layanan drive thru maupun pelayanan langsung di kantor. Petugas pun tetap memberikan layanan secara maksimal tanpa kendala berarti.

Kondisi serupa juga terjadi di seluruh unit Samsat yang tersebar di kabupaten dan kota di Riau. Hal ini menunjukkan kesiapan jajaran dalam menjaga pelayanan publik tetap prima meski ada penyesuaian pola kerja.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Ninno Wastikasari, menegaskan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama di tengah kebijakan WFH.

“Pelayanan kepada wajib pajak tetap menjadi prioritas kami. Meskipun ada penyesuaian pola kerja, kami pastikan layanan publik tetap berjalan optimal,” ujarnya, Jumat 17 April 2026.

Selain di Bapenda, pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Riau juga tetap berjalan lancar. Hal ini karena sebagian layanan memerlukan kehadiran langsung petugas untuk melayani masyarakat.

Kepala DPM-PTSP Riau, Vera Angelika OK, mengatakan pihaknya tetap mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai arahan pemerintah pusat dan pimpinan daerah terkait penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara.

“Pelayanan tetap berjalan dengan lancar. Kita mengikuti arahan terkait transformasi budaya kerja ASN,” katanya.

Ia menambahkan, khusus untuk layanan perizinan di Pusat Pelayanan Publik Provinsi (P4) yang berada di Gedung Menara Lancang Kuning, tetap diberlakukan sistem Work From Office (WFO).

“Pelayanan tetap dilaksanakan secara WFO dengan jam operasional normal, mulai pukul 08.00 hingga 16.30 WIB, dengan tetap memperhatikan efisiensi energi,” jelasnya.

Dengan langkah tersebut, pemerintah memastikan pelayanan publik tetap berjalan maksimal dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah kebijakan penyesuaian sistem kerja.