RRI.CO.ID, Pekanbaru - Forum “Tali Berpilin Tiga” yang digagas Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) bersama Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau bertemu dalam satu forum strategis di Riau, Minggu 13 April 2026.

Pertemuan ini melibatkan Pemerintah Provinsi, DPRD, anggota DPR RI dan DPD RI dapil Riau, serta Bupati dan Wali kota se-Riau untuk membahas persoalan fiskal yang menghambat pembangunan daerah.

Anggota Komisi X DPR RI, Dr. Karmila Sari, menegaskan DPR RI siap menjadi penghubung langsung antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ia menyebut, sebanyak 13 anggota DPR RI asal Riau akan dibagi sesuai komisi untuk menangani isu sektoral, mulai dari fiskal, energi, hingga pendidikan dan UMKM.

“Koordinasi harus intensif dan berkelanjutan agar setiap persoalan cepat ditindaklanjuti,” ujar Karmila Sari yang juga Anggota Baleg (Badan Legislasi) DPR RI.

Lebih lanjut, masalah utama yang disorot adalah tunda salur dana pusat ke daerah yang mencapai sekitar Rp 4 triliun di 12 kabupaten/kota. Data tersebut menunjukkan besarnya tekanan fiskal yang membuat daerah tidak leluasa membiayai pembangunan karena anggaran terserap untuk belanja rutin.

"DPR RI mendorong percepatan komunikasi langsung dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia serta membuka opsi pembiayaan melalui PT SIM dengan skema pinjaman berbunga sekitar 6 persen bagi proyek strategis seperti infrastruktur dan layanan kesehatan," ucapnya.

Selain fiskal, Karmila Sari juga menyoroti penataan sektor energi dan pertambangan. Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kuantan Singingi didorong untuk dilegalkan melalui skema koperasi. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kepastian hukum, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengendalikan dampak lingkungan.

"DPR RI akan mengoordinasikan hal ini dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia agar kebijakan berjalan terintegrasi," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, DPR RI bersama pemerintah daerah akan membentuk forum komunikasi dan sekretariat bersama di Jakarta guna mempercepat akses kepala daerah ke kementerian terkait.

"Setiap kebutuhan daerah dapat langsung dikomunikasikan dan ditindaklanjuti. DPR RI menargetkan langkah ini mampu mempercepat pencairan dana, memperbaiki ketimpangan fiskal, dan memastikan pembangunan di Riau berjalan lebih efektif sesuai prinsip “money follow function," harapnya.