Dukungan DPRD Riau terhadap Kebijakan WFH dengan Catatan Pelayanan Publik

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Riau, Imustiar, termasuk yang menyatakan dukungan terhadap kebijakan tersebut. Ia menilai WFH sebagai langkah yang relevan dalam mendukung efisiensi anggaran sekaligus optimalisasi kinerja aparatur pemerintahan.

Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan kebutuhan pemerintah dalam melakukan penghematan tanpa harus mengorbankan produktivitas.

“Kita dukung langkah kebijakan pemerintah berkaitan dengan WFH ini, apalagi tujuannya untuk efisiensi.” ujarnya, Rabu 8 April 2026

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa implementasi WFH harus tetap memperhatikan kualitas layanan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa perubahan sistem kerja tidak boleh berdampak pada menurunnya akses dan responsivitas pelayanan publik.

“Harapan kita, walaupun ada kebijakan ini, pelayanan tetap berjalan dengan baik. Jangan sampai masyarakat dirugikan," katanya.

Terkait penerapan WFH di lingkungan DPRD Riau, Imustiar mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum terdapat pembahasan khusus di internal lembaga legislatif. Ia menyebut bahwa fokus pembahasan teknis masih berada di ranah eksekutif Pemerintah Provinsi Riau.

“Kalau di DPRD Riau setahu saya belum ada pembahasan khusus tentang ini. Namun informasinya di dataran eksekutif Pemprov Riau sudah menyiapkan langkah-langkah teknisnya," jelasnya.

Sebagai penutup, ia berharap apabila kebijakan WFH nantinya juga diterapkan di DPRD Riau, maka pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kerja serta tetap menjaga tingkat produktivitas dan tanggung jawab pegawai.